JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, meminta kepada para BUMD untuk segera mengembalikan uang yang tak jadi digunakan sebagai Penyertaan Modal Daerah (PMD). Pasalnya, duit rakyat yang diendapkan di bank tersebut, jumlahnya sangat fantastik yakni sebanyak Rp 4,4 triliun.
Menurutnya duit rakyat yang mengendap tersebut adalah duit sisa pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diberikan Pemprov DKI Jakarta ke sejumlah BUMD. “Uang itu berasal dari APBD tahun 2006 sampai 2018. Teman-teman Dewan marah tuh mendengar uang segitu banyak disia-siakan saja. Karena penganggaran itu sebelumnya melalui perstujuan legislatif,” ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/11).
Ketua DPRD Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, meminta kepada para BUMD untuk segera mengembalikan uang rakyat tersebut. “Kok aneh, duit rakyat bisa diendapkan begitu. Pokoknya, kami minta itu semua duit rakyat harus cepat dibalikin ke kas daerah,” tegas Pras panggilan Prasetio Edi Marsudi .
Diakui Prasetio, dari tahun ke tahun sejumlah BUMD memang kerap mengajukan PMD dengan dalih pengembangan usaha. Dan besaran PMD yang mereka ajukan nilainya tidak sedikit bisa mecapai ratusan miliar bahkan sampai triliunan rupiah.
“Tapi ternyata dari PMD yang kami setujui tidak mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan yang mereka ajukan ke kami. Ternyata uang PMD ini mereka endapkan ke sujumlah bank. Uang begitu banyak, kalau bunga setengah persen sebulan, sudah berapa,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Jakarta, Ashraf Ali. Menurut pengakuannya dirinya yang pertama menemukan dana triliunan yang mengendap di sejumlah BUMD tersebut.
“Kebetulan yang menemukan data ini saya. Nah, sekarang ini lagi ramai dibahas oleh Dewan,” terang Asraf.
Ashraf yang juga duduk di komisi C yang membidangi anggaran ini menyebutkan kalau mengendapnya dana PMD di sejumlah BUMD ini harus ditelusuri cepat.
Data sejumlah BUMD yang mengendapkan duit rakyat di antaranya,
PT MRT Jakarta Rp 494.371.716.585, PT Jakarta Tourisindo Rp 6.593.464.820, PT Transportasi Jakarta Rp 177.455.768.299, PT Food Stasion Cipinang Rp 26.787.751.090, PT Jakpro Rp 2.554.515.557.394, PD Dharma Jaya Rp 118.842.182.473, PD Pal Jaya Rp 288.597.202.518, PT Pasar Jaya Rp 398 238.339.413, PD PAM Jaya Rp 305.677.335.146, dan PD Pembangunan Sarana Jaya Rp 66.783.187.432. ■ RED/JOKO