JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Pada tahun anggaran 2019, Pemprov DKI Jakarta hanya bisa membangun tiga titik jalan layang dari lima titik yang direncanakan. Adapun rencana proyek fly over Bintaro dan Latumenten belum bisa direalisasi karena terkendala masalah pembebasan lahan dan penolakan warga setempat.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Bina Marga DKI, Harry Hamdani, mengatakan pembangunan jalan layang di Bintaro dan di Latumenten harus dicoret pada RAPBD 2019 karena adanya penolakan warga perumahan elite di Bintaro dan belum bebasnya trase di Latumenten. “Masih butuh pendekatan intensif dengan warga, khususnya pemilik lahan,” ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (29/11).
Dengan begitu pihaknya kini hanya fokus pada rencana pembangunan tiga jalan layang atau fly over yakni di Tanjung Barat, Cakung, dan Sunter Permai. “Untuk ketiga proyek tersebut dialokasikan anggaran dari APBD 2019 sekitar Rp 300 miliar. Dari lima yang diagendakan yang dihapus hanya yang Bintaro dan Latumenten,” kata Harry.
Harry mengakui terhambatnya pembangunan jalan layang tersebut berdampak pada lambannya DKI merealisasi Perpres 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi di tahun 2018-2029 yang menekankan adanya koneksitas dan akses transportasi di empat kota tersebut.
“Karena proyek ini juga untuk mendukung akses tol yang bersinggungan dengan daerah penyangga, ” jelas dia.
Harry juga menuturkan pihaknya bakal terus mengupayakan untuk membangun jalan layang di Bintaro dan Latumenten. Pihaknya masih mengupayakan bermusyawarah dengan warga Bintaro dan Latumenten. “Nanti berikutnya diprogramkan kembali. Setelah ada musyawarah, bisalah direalisasi,” pungkasnya. ■ RED/JOKO