JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Sistem moda transportasi yang sangat efektif mengurangi kemacetan yakni Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta siap diresmikan.
Dalam hal ini DPD Golkar DKI Jakarta sangat mendukung rencana Presiden Joko Widodo meresmikan transportasi modern berbasis rel tersebut pada Maret 2019.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng mengatakan lahirnya MRT di Ibukota, meski jangkauannya masih pendek namun menjadi tanda perubahan bagi Jakarta, bahkan Indonesia.
“Kalau pembangunan jalan tol atau jembatan hanya sebagai lanjutan. Tapi pembangunan MRT merupakan sejarah baru yang harus kita syukuri,” ujar Rizal pada acara Catatan Akhir Tahun 2018 dan Program Kerja Tahun 2019 Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Senin (7/1).
Acara yang berlangsung di gedung Dewan dihadiri Ketua Fraksi Ashraf Ali, Sekretaris Fraksi Yudistira Hermawan, dan segenap anggota.
Pada kesempatan ini, Rizal juga menyampaikan pandangan fraksi soal pemerintahan DKI di bawah pimpinan Anies Baswedan. “Pemprov DKI telah memulai pembangunan program Rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Durensawit.
Namun pembangunan hunian vertikal itu hanya sebanyak 780 unit, sedangkan warga yang belum punya rumah sekitar 52 persen. “Untuk itu, kami mengharapkan Pemprov mempercepat pembangunan rumah tersebut,” ujarnya.
Poin lainnya adalah soal dana talangan BPJS. “RSUD di DKI butuh asupan dana talangan. Soalnya BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab membayar klaim untuk pasien kerap terlambat bayar ke RSUD sehingga mengganggu pelayanan pasien berikutnya.
Untuk itu Golkar sarankan agar Pemprov menyiapkan dana talangan Rp 1 triliun untuk seluruh RSUD demi kelancaran, ” sambung Rizal.
Adapun soal KJP Plus yang masih begitu banyak kendala, terutama soal validasi data penerima manfaat, Golkar minta agar masalah ini dialihkan kepada UPT Khusus di bawah kendali Dinas Sosial.
“Adapun Dinas Pendidikan biar lebih fokus dalam mengurus peserta didik,” sambung Rizal. Sedangkan poin terakhir adalah soal pandangan Golkar terhadap rendahnya serapan APBD 2018.
“Data per November 2018 serapan cuma 60,48 persen dari total APBD Rp 83 triliun, ini sangat rendah dan jangan terulang pada APBD tahun ini. Serapan rendah dikarenakan SKPD kurang matang dalam perencanaan proyek. Selain itu, belasan SKPD selama berbulan-bulan dipimpin Pelaksana Teknis (Plt) juga berpengaruh karena kinerja kurang maksimal,” pungkas Rizal. ■ RED/JOKO