JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus subsidi parkir bagi PNS di Taman IRTI Monas menimbulkan masalah baru. Pasalnya, sebagian besar PNS pengendara motor kini ramai-ramai memarkir kendaraannya di gedung DPRD DKI sehingga halaman parkir di lantai basement tumpah ruah roda dua.
Kesemrawutan di gedung parkir khusus sepeda motor terjadi sejak Kamis pekan lalu, atau setelah Anies secara resmi mencabut subsidi parkir bagi PNS DKI. Pegawai pengguna sepeda motor yang biasanya membayar tarif parkir bulanan sebesar Rp 22 ribu, lalu melonjak menjadi Rp 350 ribu.
Dengan adanya aturan baru tersebut, ratusan pegawai lalu berpindah tempat parkir dari IRTI monas ke gedung DPRD, akibatnya parkiran B3 gedung Dewan membludak. Banyak karyawan yang tak kebagian tempat parkir.
Salah satu pegawai bernama Rahmat mengaku terpaksa memarkir motornya di gedung DPRD demi menghemat biaya. “Kalau parkir di IRTI langganan sebulan Rp 350 ribu atau bayar harian Rp 18 ribu (Rp 2 ribu dikalikan sembilan jam kerja), terpaksa parkir di sini, gratis,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta Jl Kebon Sirih, Jakpus.
Rahmat menuturkan terpaksa parkir berdesak-desakan. Bahkan kalau kesiangan sedikit saja, sudah tidak kebagian tempat. Hal itu, menurutnya, setelah Pemprov DKI mencabut subsidi parkir di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat.
Seorang pegawai sekretariat Dewan, Widodo mengeluhkan kondisi parkir motor. “Para pejabat bermobil sih tak tahu-menahu soal ribetnya parkir motor di sini. Saya lebih senang parkir di DPRD dikenakan bayaran tapi dikelola dengan baik. Selama ini, parkir di sini gratis, tapi tak ada petugas yang ngurusin atau ngawasin. Semrawut banget,” kata Widodo.
Ia juga mengeluhkan banyaknya karyawan swasta di Jl Kebon Sirih, ikut nimbrung parkir di gedung DPRD sehingga menambah overload. Bahkan ram maupun lorong gedung tersebut juga menjadi lahan parkir motor.
Rahmat maupun Widodo sama-sama mengharapkan lahan larkir agar dikelola lebih baik, bukan dibiarkan seperti ini. “Selain dikenakan tarif parkir juga perlu dibatasi jumlah kendaraan menggunakan stiker khusus,” tambahnya. ■ RED/JOKO