JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pancasila, Umar Halim, mengharapkan momentum Lebaran dapat dijadikan semua pihak terkait dalam Pilpres 2019 untuk bersatu dan bersepakat mengungkap kejanggalan yang dilakukan KPU.
“Selama ini begitu banyak jalinan silaturahmi yang terputus di masyarakat. Maka dengan bersatunya semua pihak, saya kira akan merekatkan kembali persatuan Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/6).
Tentunya persatuan tersebut harus dalam semangat mengungkap segala kejanggalan dalam Pilpres 2019. Menurutnya jika dikaji dalam konteks komunikasi, KPU dinilai kurang mampu menjaga persepsi publik, sehingga banyak opini liar di tengah masyarakat.
“Opini liar tersebut sedikitnya ada tiga hal yaitu tentang jumlah daftar pemilih tetap (DPT), situng KPU, dan waktu pengumuman pilpres,” tandas Wakil Dekan Fakultas Komunikasi.
“Ada 3 hal yang menurut saya membentuk opini liar bahkan menurunkan kepercayaan publik. Pertama, tentang selisih jumlah DPT mencapai 17,5 juta suara yang hingga saat ini belum final. Setahu saya sampai hari pencoblosan belum ada jumlah DPT final karena KPU masih membuka ruang perbaikan,” ujar Halim.
Kedua, tentang tidak sinkronnya serta banyaknya kekeliruan dalam situng KPU. “Pilpres ini merupakan hal sensitif, ketika terjadi kesalahan teknis yang berulang-ulang dan mayoritas kesalahan menguntungkan Paslon 01, maka ini sangat menggerus kepercayaan publik,” jelas Halim.
Ditambah lagi setelah pengumuman resmi hasil perhitungan pilpres, rekapitulasi situng KPU belum selesai. “Logikanya situng dulu selesai baru rekap manual, tapi ini malah sebaliknya,” tambah Halim.
Ketiga, menyangkut waktu pengumuman hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU pada dinihari, menimbulkan banyak pertanyaan publik. Halim berpendapat jika KPU menjaga komunikasi publik dengan baik, maka tidak akan terjadi kericuhan setelah pilpres. “Jika komunikasi terjaga dengan baik, saya kira tidak akan terjadi kericuhan setelah pilpres” Ujarnya
Selanjutnya, Halim mengimbau agar MK dapat bekerja maksimal mengkaji gugatan yang dilayangkan Paslon 02. Sebab, misteri kejanggalan Pilpres ini hanya akan terungkap di MK.
“Kita berharap MK mampu bekerja maksimal dengan mengkaji setiap poin yang menjadi dasar gugatan Paslon 02. Ini bukan tentang paslon 01 atau 02, bahkan menurut saya dalam hal ini kedua paslon harus bersatu untuk mengungkap misteri kejanggalan tersebut. Saya yakin tidak ada satu pun tokoh di antara kedua paslon tersebut yang mau menang di atas besarnya misteri yang terjadi tanpa terungkap,” pungkasnya. ■ RED/JOKO/S
