BEKASI (POSBERITAKOTA) ■ Ada dua orientasi yang harus dipahami secara bersama di dalam membangun sebuah masjid. Baik itu membangun secara fisik (detail-detail fasilitas) maupun non fisik (kerohanian) dengan pencapaian untuk tujuan kemakmuran. Sehingga pada gilirannya nanti sarana ibadah tersebut, didirikan demi meningkatkan sekaligus pencapaian spiritualitas yang mengarah pada kualitas keagamaan dari para jamaah atau warga itu sendiri.
Dalam konteks membangun fisik berupa detail-detail fasilitas mulai dari penyedian jendela sampai pintu masjid misalnya atau lainnya, jika membutuhkan penggunaan dana puluhan atau bahkan mencapai ratusan juta rupiah lebih, tentu idealnya harus dilakukan secara transparan (terbuka). Bisa juga dengan cara lelang terbuka, seperti yang sudah lazim dilakukan.
Keberadaan Masjid Jami Al-Ikhlas RW 025 Perumahaan Villa Gading Harapan (VGH) Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi yang kini telah memiliki Yayasan dan berbadan hukum sejak 1,5 tahun silam – seyogyanya proses-proses pembangunan fisik yang dikerjakan tak boleh lagi secara konvensional alias ala kadarnya.
Sangat dibutuhkan sikap profesionalisme di dalam mengerjakan serta sistem pengadministrasian (laporan keuangan) yang transparan (terbuka) dan akuntabel. Terlebih lagi jika pendanaannya diperoleh dari swadaya murni warga RW 025 VGH Kebalen atau masyarakat setempat maupun dari donatur eksternal (dari luar).
Pemasangan papan pengumuman dari detail proyek besaran estimasi total dana yang dibutuhkan jelas merupakan keharusan. Dari situ nantinya bisa diakses warga atau jamaah, sehingga dapat menarik minat untuk memberikan donasi. Yang perlu dihindari adalah munculnya sosok personal sebagai penentu, tanpa mau mendengarkan masukan-masukan dari semua elemen yang ada. Jadi, azas musyarawarah dan mufakat harus dijunjung tinggi.
Ustadz HM Makhtum selaku Ketua Umum/Pembina Yayaan Jami Al–Ikhlas RW 025 VGH Kebalen menegaskan bahwa azas musyawah dan mufakat dari semua elemen yang terdiri dari unsur Yayasan, kelembagaan RW bersama RT-RT, DKM serta tokoh masyarakat dan pemuka agama – harus memiliki kesepahaman di dalam membangun masjid.
“Saya juga minta agar Ketua Pengurus Harian Yayasan dan Ketua Bidang Pembangunan Yayasan, harus membangun sinergi dengan elemen-elemen lain di lingkungan RW 025. Sebab, jika mengacu atas keputusan bersama sebelum membangun sesuatu, jelas jauh lebih baik hasilnya dan dapat memenuhi harapan semua pihak,” tutur Ustadz HM Makhtum kepada POSBERITAKOTA beberapa waktu lalu.
Hal senada juga dikatakan Ustadz H Robert Henderi Hidayat, Ketua Pengurus Harian Yayasan Jami Al–Ikhlas. Terkait proyek pembangunan atau penyediaan sebanyak 6 pintu masjid saat ini, menurut dia, telah dimulai dengan sistem keterbukaan (transparasi). Bahkan peran atau fungsional Ketua Bidang Pembangunan Yayasan akan lebih dimaksimalkan.
“Sistem lelang terbuka bakal jadi role model (contoh-red) ke depannya. Sebab, Masjid Jami Al-Ikhlas RW 025 yang dalam tahap finishing untuk disempurnakan, pasti membutuhkan dana yang tidak kecil. Azas keterbukaan menjadi kunci utama untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari swadaya warga atau masyarakat maupun donasi eksternal,” jelas H Robert yang didampingi Supriyadi ST selaku Ketua Bidang Pembangunan Yayasan.
Pasca Hari Raya Idhul Fitri 1441 H ini, Masjid Jami Al-Ikhlas RW 025 VGH Kebalen tengah mengeksekusi pembangunan atau penyediaan 6 pintu masjid dari kayu jati dengan total pembiayaan Rp 117.000.000. Masing-masing satu set pintu senilai Rp 19.500.000. Sedangkan untuk biaya pemasangan total membutuhkan dana Rp 7.200.000 (@ Rp. 1.200.000/set pintu). Diharapkan antara akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 mendatang sudah bisa rampung semua.
Tentu menjadi tanggungjawab Bendahara Yayasan, agar fungsional untuk memaparkan atau bikin laporan terkait kondisi kemampuan keuangan Yayasan secara detail. Baik itu keluar maupun masuknya dana yang didapat dari kolektif swadaya murni warga atau jamaah maupun donasi dari luar (eksternal). Demi menumbuhkan faktor kepercayaan dari warga masyarakat setempat serta jamaah masjid – perlu dibuatkan pengumuman keuangan secara berkala setiap sebulan sekali dalam bentuk up-date laporannya dan dipampang di sekitar lingkungan masjid.
Pada bagian lain, peran pimpinan wilayah yang dijabat Sukoco (Ketua RW 025 aktif) karena sebagai refresentatif dari seluruh warga, juga tidak boleh diabaikan. Harus dilibatkan sebagai penanggungjawab segala proses pembangunan masjid di wilayahnya yang sedang berlangsung.
“Masjid Jami Al-Ikhlas adalah milik umat atau warga RW 025. Peranan pinpinan wilayah (Ketua RW 025-red), tentu saja tidak bisa lepas begitu saja. Saya hanya bisa berharap, proses pembangunan masjid di masa-masa mendatang, harus lebih transparan lagi,” tutur Sukoco yang menjabat Ketua RW 025 untuk kedua kalinya tersebut.
Semoga di era baru, di mana Masjid Jami Al-Ikhlas RW 025 VGH Kebalen telah memiliki Yayasan sebagai organisasi serta diback-up kelembagaan DKM maupun melibatkan peran RW dan RT-RT – bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat dan maksimal. Tidak saja secara fisik (megah) bangunannya, tapi di bidang kerohanian (non fisik) lebih hidup dalam artian ‘kemakmuran’ masjidnya dipenuhi jamaah-jamaah dalam beribadah dan ikut kegiatan ta-lim seperti yang sudah berjalan selama ini. Aaamiin ya robhual aamiin. ■ RED/AGUS SANTOSA
