TANGERANG SELATAN (POSBERITAKOTA) – Pemerintah punya tugas utama yakni harus menjaga keselamatan warga negaranya. Karena itu pula, Pemerintah diminta perlu mendengar usulan Ormas NU, Muhamadiyah, Alwasliyah serta beberapa komponen masyarakat lainnya terkait penundaan Pilkada Serentak yang sedianya bakal digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.
Permintaan dan harapan tersebut di atas disampaikan Ketua Majelis Hikmah Banten, Kiai Roni Tobaroni, ketika mendeklarasikan Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), bertempat di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Rabu (23/9/2020) kemarin.
“Seyogyanya, Presiden Jokowi harus sensitif terhadap usulan yang disampaikan Ormas-ormas besar tersebut. Kenapa? Karena itu sudah menyangkut jiwa, kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia,” ucap Kiai Tobaroni dalam orasinya dengan tegas.
Dipaparkannya bahwa KITA (Kerapatan Indonesia Tanah Air) merupakan koalisi independen yang dideklarasikan 75 perwakilan Organ Relawan, Tokoh Lintas Agama serta para Profesional pada tanggal 19 Agustus 2020 di Gedung Joeang, Menteng Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Sementara itu Ayep Zaki selaku Sekjen KITA, mengutarakan bahwa dari 45 Dewan Perwakilan seluruh Indonesia, sebagian besar meminta Pemerintah menunda Pilkada Serentak 2020 maupun ajang Pilkades yang rawan terhadap berkumpulnya warga masyarakat.
Ditambahkan Zaki lebih lanjut, kalaupun pilihan Pemerintah yakni terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tetap tidak bisa ditunda, maka KITA meminta harus ada mekanisme yang menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Selain itu harus ada lembaga pendampingan yang mengawal dan meevaluasi hal tersebut.
“Perlu saya sampaikan di sini. Alhamdulillah, Mendagri sudah memutuskan untuk menunda Pilkades. Nah, sekarang tinggal ajang Pilkada Serentak. Presiden Jokowi harus tegas memegang komitmen demi menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia,” harap Zaki.
Dalam acara deklarasi tersebut, ikut hadir Ketua KITA Pusat yakni KH Maman Imanulhaq dan perwakilan pengurus KITA Banten. Acaranya pun dibatasi hanya 90 menit, karena harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Secara virtual nampak hadir pula Pengurus Pusat KITA. Mereka adalah Taufik Rahzen, Dr. Hj. Siti Ma’rifah (Puteri Wapres KH. Maruf Amin), Camelia Panduwinata Lubis SE, Edi Bonetski dan Destian Bimasena serta ratusan pengurus perwakilan daerah.
Dalam kesempatan itu, KH Maman Imanulhaq selaku Ketua KITA Pusat, menegaskan agar semua pengurus harus proaktif mendampingi masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19.
“Sebab, KITA telah membentuk relawan Wirajiwa untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya sikap gotong royong, ketahanan dan kemandirian,” seru tokoh muda NU tersebut.
Menurut KH Maman lagi bahwa Wirajiwa adalah tradisi baru yang akan membuat peta sosial dan psikis masyarakat supaya siap menghadapi normalitas baru dengan moralitas baru.
KITA Banten mendaulat Kiai Roni Tobaroni, Handi Jatna, I Gede Raka dan KH. Matin Syarkowi sebagai masing-masing sebagai Ketua Majelis Hikmah, Ketua Badan Kebijakan dan sekjen serta Ketua Dewan Perwakilan. ■ RED/AGUS SANTOSA
