JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Pemerintah masih terus bekerja keras untuk proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Bahkan seperti disebutkan Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, realisasi pemberian vaksinasi itu sendiri sedang dalam tahap finalisasi.
“Pada intinya, vaksin COVID-19 akan siap untuk diedarkan, begitu seluruh uji klinis telah dilakukan dan terbukti aman serta efektif, barulah emergency use authorization (EUA) dirilis,” ucap Prof Wiku dalam keterangannya kepada media, Kamis (5/11/2020) di Jakarta.
Menurutnya selama uji klinis dilakukan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta agar terus mengawal prosesnya. Seandainya ada temuan tertentu, khususnya efek samping yang signifikan dan lainnya, maka Pemerintah siap secara transparan di dalam menginfokan update-nya kepada masyarakat luas.
“Sebaiknya ya, kita menunggu saja rilis resmi dari BPOM yang ikut mengawal langsung,” terang Prof Wiku.
Memasuki pertengahan Oktober lalu, BPOM memberangkatkan tim untuk melakukan inspeksi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) atau Good Manufacture Practice (GMP) kepada tiga sarana produksi di Tiongkok yakni Sinovac, Sinopharm dan CanSino. Dalam serangkaian kegiatan inspeksi tersebut bertujuan untuk percepatan akses vaksin yang aman, berkhasiat serta bermutu.
Dijelaskan Prof Wiku lebih lanjut bahwa tim tersebut berangkat bersama tim lembaga lain. Beberapa di antaranya ada dari Kementerian Kesehatan, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) maupun dari PT Biofarma.
Sedangkan hasil dari inspeksi tersebut bakal menjadi rekomendasi BPOM untuk mengeluarkan EUA dan akan menandai terkait produk vaksin tersebut aman digunakan. Hasil itu juga digunakan untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan Kemenag. Selain itu menjadi ‘lampu hijau’ bagi Pemerintah untuk menyebarkan vaksin kepada masyarakat.
Sementara itu Direktur Registrasi Obat BPOM, Rizka Andalucia, menjelaskan bahwa saat ini tim dari BPOM justru belum membuahkan hasil.
“Itu belum, tapi masih dalam proses,” papat Rizka.
Ungkapan senada juga disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh. Dijelaskan dia kalau sampai saat ini, tim dari MUI masih berada di Tiongkok untuk melakukan auditing dalam proses sertifikasi halal vaksin COVID-19.
“Jadi, sesampainya di Jakarta nanti, hasilnya akan dilaporkan serta dibahas dalam sidang Komisi Fatwa,” ungkap Asrorun.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, soal vaksinasi COVID-19 kemungkinan akan dimulai pada minggu ketiga Desember 2020. Kenapa? Rencana tersebut mundur dari rencana awal yang pernah diinformasikan sebelumnya bakal dimulai November ini.
“Yang pasti, kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember,” kata Luhut dalam paparan pada acara The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources (SDSWR) secara virtual, pada Rabu (4/11/2020) kemarin. ■ RED/GOES
