POSBERITAKOTA (JAKARTA) – Disinformasi soal vaksin COVID-19 yang banyak beredar ditengah masyarakat perlu segera diatasi oleh Pemerintah. Sebab hal tersebut akan sangat terkait dengan efektivitas penanganan kasus COVID-19 yang belakangan ini justu malah semakin meningkat.
Harapan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Sukamta P.HD kepada POSBERITAKOTA, Kamis (7/1/2021) pagi saat diminta tanggapannya terkait banyak berseliweran informasi yang seolah-olah valid tapi diragukan kebenarannya.
“Yang jelas, sejak awal pandemi, Pemerintah masih terkesan tertatih-tatih dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Bukan hanya soal kebijakan yang sering berubah-ubah, tapi Pemerintah juga belum dijadikan rujukan utama masyarakat dalam penangangan COVID-19,” ucap H Sukamta lagi.
Menurut H Sukamta lebih lanjut bahwa masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial (Medsos) yang tidak sedikit. Bahkan diantaranya tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks. Begitu pula termasuk soal rencana vaksinasi COVID-19, sosialiasi yang dilakukan Pemerintah kalah gencar dengan opini anti vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya.
“Hal itu tentu saja dapat menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Dampaknya bisa menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan,” tutur Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut.
Ditambahkan dia lagi bahwa pihaknya sangat menyayangkan langkah Pemerintah dalam agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan. Hal tersebut dianggap semakin menambah keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan.
Dalam pandangan H Sukamta, Pemerintah saat lakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1500 relawan dengan vaksin Sinovac, menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di bulan Januari-Februari 2021 dan juga menunggu izin edar BPOM. Namun begitu, hasil uji klinis belum keluar, Pemerintah malah sudah datangkan 3 juta vaksin dari Cina.
“Bahkan, sebanyak 3 juta vaksin dari Cina, saat ini sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah. Nah, ini kan tidak sesuai dengan pernyataan Pemerintah sejak awal. Saya kira ini bukan lagi misinformasi, tetapi sudah masuk kategori mismanajemen,” kata anggota legislatif yang berasal dari Kota Gudeg (Yogyakarta) tersebut. ■ RED/AGUS SANTOSA