JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mendapat usulan untuk mengultimatum pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara yang mandek di tengah jalan. Pasalnya, sejak dipimpin enam Gubernur dari tahun 2011 lalu, proyek tersebut baru sebatas penunjukkan mitra investor saja.
“Harapannya melalui kesempatan ini, kita ultimatum saja Ibu Ketua. Sampai Gubernur berakhir masa periodenya, ini tidak terwujud apa yang direncanakan. Jadi, bubar saja,” ucap anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Jamaludin Lamanda, saat rapat kerja dengan Jakpro dan Dinas LH DKI Jakarta, pada Senin (23/5/2022).
Dikatakan Jamaludin, sebenarnya Pemerintah DKI mampu membangun ITF senilai Rp 4 triliun menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bahkan skema pembangunannya bisa juga seperti proyek Jakarta International Stadium (JIS), yang sekitar Rp 3,5 triliun didapat dari pinjaman Pemerintah Pusat.
Wakil Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta satu ini, menyindir Pemprov DKI Jakarta yang terkesan lebih mengutamakan proyek JIS dibanding ITF. Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan ITF, dibanding JIS karena ITF mampu mengelola sampah dengan baik.
“Jika masyarakat Jakarta disensus mau ngomong lebih penting ITF Sunter daripada JIS, ya olahraga masih bisa ditunda. Tapi kalau sampah ini nggak bisa. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut banyak aspek yang berpengaruh di dalamnya,” papar Jamaludin.
Pada kesempatan tersebut, Jamaludin juga menyinggung soal duit yang dikeluarkan Pemerintah DKI untuk mengelola sampah di TPST Bantargebang di Kota Bekasi. Dibanding mengalokasikan duit setiap tahun hingga Rp 239 miliar untuk menumpuk sampah di sana, sebaiknya pemerintah daerah membangun ITF.
“Jujur, saya ini orang awam Ibu Ketua (Ida Mahmudah). Nggak ngerti teknis. Yang penting perencanaan intinya adalah wujud nyata. Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak,” jelas Jamaludin, lagi.
“Makanya, kita ultimatum saja sampai Gubernur berakhir bulan Oktober, karena tidak ada perkembangan yang berarti ya berhenti saja ITF Sunter,” sentilnya, serius.
Langkah selanjutnya, imbuh Jamaludin, Pemerintah Daerah bisa membuat perencanaan baru yang pembangunannya melalui skema APBD. Dia pun berdalih, Pemerintah Daerah mampu membangun ITF menggunakan duit sendiri, karena ditopang anggaran paling besar di daerah lain di Indonesia.
“Sebenarnya, APBD kita mampu untuk itu, karena banyak hal lain yang bisa kita hemat. Termasuk bisa kita pangkas anggaran yang diajukan oleh Pak Asep (Kadis LH DKI Jakarta) nanti. Setiap tahun kita (keluarkan) Rp 239 milyar ya pak Asep, tiap tahun kewajiban kita untuk mengganti kerusakan lingkungan yang ada di Kota Bekasi itu,” pungkasnya. ■ RED/GOES
