JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Pihak penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri, menyebutkan bahwa mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Khajar, terancam hukuman kurungan penjara selama 20 tahun. Apalagi terkait pelanggaran tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penggelapan dana senilai Rp 34 miliar dari total Rp 103 miliar keseluruhan program yang sudah dilakukan ACT.
Namun Bareskrim Polri secara detail menjelaskan bahwa seluruhnya ada 4 orang sebagai tersangka kasus penyelewengan dana kemanusiaan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT). Mereka adalah mantan Presiden ACT Ahyudin (A), Presiden ACT Ibnu Khajar (IK), anggota pembina ACT Hariyana Hermain (HH) dan anggota Pembina ACT berinisial NIA.
“Jadi, jelas ya bahwa ancaman penjara untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) 20 tahun dan penggelapan 4 tahun,” kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri, Kombes Helfi Assegaf, dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/7/2022).
Sedangkan secara terpisah Brigjen Ahmad Ramadhan selaku Karopenmas Div Humas Polri, mengatakan untuk para tersangka dikenakan Pasal Tindak Pidana Penggelapan Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Persangkaan pasal Tindak Pidana dan/atau Penggelapan dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Informasi dan/atau Tindak Pidana Yayasan dan/atau, Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai mana dimaksud dalam pertama dalam Pasal 372 KUHP Dan 374 KUHP dan Pasal 45 A Ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UU 19 tahun 2019,” tuturnya.
Masih dalam keterangannya, Ramadhan memaparkan tentang perubahan UU 11 tahun 2008 tentang ITE, yang keempat Pasal 170 Jo Pasal UU 16 tahun 2001 sebagaiaman telah diubah UU Nomer 8 tahun 2004 tentang perubahan UU Nomer 16 tahun 2001 tentang yayasan. Kemudian yang kelima, Pasal 3,4,6 UU tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan yang terakhi UU Pasal 65 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.
Patut diketahui, ada tiga hal yang didalami oleh penyidik Bareskrim Polri dalam kasus ACT, yakni terkait dengan dugaan penyelewengan dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Kemudian kedua masalah penggunaan uang donasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu terkait dengan informasi yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT). Selanjutnya ketiga adanya dugaan menggunakan perusahaan-perusahaan baru sebagai cangkang dari perusahaan ACT.
Adapun ACT belakangan menuai sorotan lantaran diduga adanya penyelewengan dana donasi milik masyarakat. Diduga penyelewengan dana donasi tersebut untuk kepentingan pribadi para pejabat yayasan kemanusiaan tersebut. ■ RED/THONIE AG/AGUS S