29.9 C
Jakarta
5 October 2022 - 11:48
PosBeritaKota.com
Megapolitan

Tak Mau Tinggal Diam, PEMPROV DKI Jakarta Bikin Jaring Pengaman Sosial Cegah Imbas BBM Naik

JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Pemprov DKI Jakarta pastinya tak mau tinggal diam di dalam mensikapi kenaikan harga bakar minyak (BBM). Dua di antaranya harus ambil langkah dengan menyiapkan jaring pengamanan sosial dan memastikan tarif angkutan tetap.

Pemikiran tersebut di atas mengemuka saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya, di Balaikota, Jakarta, Jumat (9/9/2022) malam.

“Pastinya, kita menyaksikan bahwa gejolak dunia mulai berdampak pada Indonesia. Padahal, Pemerintah mencoba menahan gejolak tersebut. Namun, semua itu ada waktunya, ada batas anggarannya. Maka, gejala ini terus diperhatikan sejak quarter pertama, lalu kini masuk quarter ketiga. Tekanannya makin besar dan tak ada pilihan, selain harus melakukan penyesuaian harga salah satunya harga BBM,” kata Anies, seperti dikutip POSBERITAKOTA dari Siaran Pers PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Karena itu diadakannya rapat ini untuk membahas dan mengeluarkan rekomendasi sebagai antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sedang rekomendasi itu salah satunya adalah menjaga agar tarif transportasi atau angkutan umum yang dikelola Pemprov DKI tidak berubah atau tidak naik.

Akibat atau dampak dari kenaikan tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp 62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp 4,255 miliar bagi angkutan laut. Karena itu, harapannya akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM.

“Maka, publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum, karena itu amat dibutuhkan. Karenanya, ini segera dieksekusi dengan 62,1 untuk TJ dan 4,2 untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif),” tegas Anies, lagi..

Pada bagian lain, langkah atau upaya yang dilakukan Pemprov DKI ini, juga diharapkan dapat membuat masyarakat untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.

“Kurang lebihnya dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua yang menggunakan kendaraan pribadi. Ayo, pindah ke kendaraan umum, karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” imbuh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Sedangkan yang tak kalah penting, menurut Gubernur DKI yang akan berakhir masa bhaktinya pada Oktober mendatang, segera menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik. Sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.

Akselerasi atau percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” tambah dia.

Dalam rapat tersebut dicetuskan rekomendasi antisipasi yang dihasilkan dari rapat tersebut, diantaranya sebagai berikut:

  1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial.
  2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan.
  3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.
  4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami kenaikan.
  5. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.
  6. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.

Ikut hadir dalam rapat tersebut jajaran dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya maupun dari PT Food Station Tjipinang Jaya. ■ RED/AGUS SANTOSA

Related posts

Demi Wujudkan Kota Cerdas, PEMPROV DKI Bikin MoU Bersama 8 Perusahaan Startup

Redaksi Posberitakota

KHUSUS WILAYAH JABODETABEK, BMKG MINTA MASYARAKAT WASPADAI HUJAN DISERTAI ANGIN KENCANG & PETIR DI HARI HINGGA MALAM INI

Redaksi Posberitakota

Tingkatkan Layanan Mudik Lebaran, DISHUB DKI Buka 4 Terminal Bus Bantuan

Redaksi Posberitakota

Leave a Comment

Beranda
Terkini
Trending
Kontak
Tentang