JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memantau dan menjaga pasokan kebutuhan pokok agar dapat menjaga inflasi. Pada Februari 2023, inflasi DKI Jakarta terendah dibandingkan provinsi lainnya se-Indonesia, sebesar 4,07 persen (year on year).
“Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi, memantau dan menjaga pasokan, serta harga bahan pokok,” kata Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ditemui di Balaikota Jakarta, Senin (20/3/2023).
Heru mengatakan terutama jelang Ramadhan dan Idhul Fitri, kami harus memantau dan menjaga laju inflasi tetap terkendali. “Untuk itu, kami di Jakarta juga beberapa kali langsung turun ke pasar untuk memantau secara langsung,” ujarnya.
Menurut Heru, komoditas pangan bergejolak terdorong naik, utamanya beras, daging ayam ras, telur ayam ras, aneka cabai, dan minyak goreng. Berdasarkan perhitungan prognosa Kebutuhan Pangan 2023, diperkirakan menjelang bulan Ramadan 2023 terjadi kenaikan kebutuhan pangan berkisar 3,88 persen-10,70 persen dan menjelang HBKN Idhul Fitri 2023 terjadi kenaikan berkisar 4,54 persen-14,43 persen.
“Kami memastikan ketersediaan sepuluh komoditas pangan strategis (beras, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam ras, cabai keriting, cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, gula pasir, dan minyak goreng) saat Ramadan dan Idul Fitri dalam kondisi cukup, serta terdapat pada BUMN, BUMD Pangan, pedagang pengecer,” ucapnya.
Dikatakan Heru bahwa saat ini ketersidaa gas LPG 3 Kg saat menjelang Ramadhan dan Idhul Fitri juga dalam kondisi cukup. Untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan dalam jumlah yang aman, TPID Provinsi DKI Jakarta memiliki enam strategi.
“Pertama pemantauan Rutin terkait ketersediaan harga dan mutu yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD, Bank Indonesia serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan,” ucapnya.
Selanjut, lanjut Heru, menjaga pasokan pangan yang masuk ke DKI Jakarta, diantaranya melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan kerja sama antar pelaku usaha untuk penyediaan dan pendistribusian bahan pangan.
“Pemenuhan Pangan Melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) secara Business to Business (B2B) untuk komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe dan bawang merah di 36 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi,” ungkapnya.
Heru mengaku untuk mengendalikan ekspektasi inflasi melalui Kegiatan Pasar Murah HBKN untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 dan Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Pemprov DKI Jakarta, Badan Pangan Nasional (Bapanas), BUMD Pangan, Bulog dan Bank Indonesia.
“Gerakan Pangan Murah ini dilakukan secara berkeliling dan juga di lokasi tetap,” tambahnya.
Selain itu, kata Heru, sinergi dengan Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Perum Bulog, ID Food.
“Lalu Komunikasi Efektif menggunakan media massa, media sosial dan talkshow oleh anggota TPID diantaranya Bank Indonesia, Perangkat Daerah, BUMD Pangan, Bulog beserta Bapanas dengan tujuan menginformasikan masyarakat kecukupan stok pangan dan mencegah panic buying masyarakat,” tuturnya.
Berbagai upaya yang dilakukan ini merupakan wujud komitmen dari Pj. Gubernur Heru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta dan menjaga laju inflasi terkendali.
“Kami mengimbau warga tetap tenang dan bijak dalam berbelanja karena ketersediaan stok dan pasokan dalam kondisi aman. Warga dapat melihat harga konsumen melalui Info Pangan Jakarta (IPJ) di situs infopangan.jakarta.go.id dan aplikasi JAKI pada fitur Jak Pangan,” pungkasnya. ■ RED/JON ABY/EDITOR : GOES
