JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Dua pekan pasca Lebaran, Polresta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) mencocok (ringkus-red) seorang tersangka dalam kasus tindak pidana perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta (Soetta).
“Kami berhasil menangkap pelaku berinisial AFA alias A (39) tahun. Berdasarkan keterangan keluarga korban yang menyatakan bahwa anggota keluarga mereka telah berangkat ke Kamboja melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soetta untuk bekerja sebagai operator marketing permainan online yang terkait judi,” kata Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta, Kompol Reza Fahlevi melalui keterangan resminya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/5/2023).
Dipaparkan Reza bahwa anggota Satuan Reskrim Polresta Bandara Soetta menerima informasi dari ISH bahwa anak kandungnya yang bernama PDP telah terbang ke negara Kamboja melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soetta untuk bekerja sebagai operator marketing permainan online yang terkait judi diduga secara nonprosedural menggunakan pesawat Malaysia Airlines.
“Selanjutnya, penyidik mendatangi Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soetta dan berkoordinasi dengan pihak maskapai Malaysia Airlines (MH710) dan diperoleh informasi, bahwa saudari PDP berangkat ke negara Kamboja menggunakan pesawat Malaysia Airlines (MH710) dengan rute Jakarta-Kuala Lumpur-Pnom Penh Kamboja pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 11.10 WIB bersama 8 orang lainnya dengan pemesan tiket dari Bangladesh,” jelas dia.
Menurut Reza, pihak penyidik telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Malaysia melalui Atase Polri KBRI Kuala Lumpur, sehingga 8 orang tersebut dapat dipulangkan ke Jakarta pada tanggal 28 Februari 2023 dan 29 Februari 2023.
“Atas kejadian tersebut dibuatkan laporan polisi guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ucap dia, lagi.
Diungkapkan Reza panjang lebar, tersangka AFA alias A menjanjikan kepada calon PMI, pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Namun, faktanya calon PMI yang diberangkatkan akan terekploitasi di negara tujuan.
“Jadi, di dalam melaksanakan aksinya para pelaku tidak sendirian melainkan sindikat (pengurus paspor dan orang yang merekrut) dan para calon PMI akan dipekerjakan sebagai operator marketing permainan online yang terkait perjudian di negara Kamboja,” urainya.
Dikatakan Reza, pihaknya mengamankan barang bukti yang diamankan seperti 8 buah Passport PMI yang gagalnya berangkat; 14 buah boarding pass keberangkatan dan kepulangan PMI, 10 buah Passport PMI yang rencana akan berangkat, 1 bundel tangkap layar pesan di aplikasi percakapan grup, 1 buah flashdisk rekaman CCTV, 1 bundel dokumen PMI yang gagal berangkat (ijazah, akta, KK, surat pernyataan).
Karena itulah, Reza menghimbau masyarakat tidak mudah tergiur dengan iming-iming dari para calo yang menjanjikan perkerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi, karena sampai dengan saat ini negara Kamboja bukan merupakan Negara tujuan penempatan PMI.
“Untuk di wilayah Bandara Soetta agar dijaga keamanan dan ketertibannya, Bapak Kapolda Metro Jaya memerintahkan agar pendekatan pencegahan kejahatan menjadi pola utama dalam tugas kepolisian. Kami jajaran Polresta siap melaksanakan perintah tersebut dan meminta bantuan kerja sama seluruh pengguna jasa Bandara Soekarno Hatta untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah bandara sebagai rumah bersama. Apabila menemukan informasi kejahatan, silakan melaporkan langsung ke Polresta Bandara Soetta. Kami siap menerima laporan dari siapapun terkait kamtibmas di wilayah Bandara Soetta,” ujarnya.
Sementara itu secara terpisah, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Brigjen Pol Suyanto mengapresiasi Polresta Bandara Soetta terkait pengungkapan keberangkatan PMI secara nonprosedural. Dia mengatakan, negara Kamboja, Myanmar dan Vietnam bukan merupakan negara penempatan PMI.
“Faktaya banyak masyarakat yang tergiur dengan tawaran iklan melalui media sosial terkait lowongan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi dan fasilitas yang didapatkan. Kasus pekerja yang akan di tempat kan di Kamboja, Vietnam dan Myanmar sudah ramai sejak tahun 2022 sampai saat ini belum bisa di selesaikan karena iklan-iklan di media sosial sangat mengiurkan sekali,” katanya.
Dikatakan Suyanto penempatan – penempatan negara bagi para PMI sudah diatur pemerintah. Myanmar merupakan daerah konflik cukup rawan bagi para PMI yang bekerja di daerah tersebut dan bisa dikatakan sulit untuk kembali ke Indonesia.
“Makanya, saya mengharapkan dari rekan-rekan media mampu memberikan pemahaman kepada saudara-saudara, yang mungkin ingin bekerja di Kamboja, Myanmar maupun Vietnam agar tidak tergiur,” pesannya.
Hal senada juga disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kasubdit Pelindungan WNI Kawasan Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Rina Komaria bahwa persoalan TPPO sangat kompleks dan merupakan kejahatan internasional, sehingga penanganan kasusnya semakin tinggi.
“Dalam hal ini, kami memberikan apresiasi kepada Polresta Bandara Soetta terkait pengungkapan keberangkatan PMI secara nonprosedural,” ungkapnya.
Ditegaskan Rina bahwa berdasarkan data yang ada di Kemenlu bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terdapat 1.800 kasus penempatan pekerja ke berbagai negara untuk menjadi operator judi online, sehingga harus menjadi perhatian bersama.
“Kita semua harus memperkuat sistem yang berada di Indonesia mulai dari pencegahan sampai dengan penegakan hukum terkait keberangkatan PMI nonprosedural. Dibutuhkan bantuan dari wartawan atau media untuk mengedukasi WNI agar tidak tergiur dengan gaji serta fasilitas yang didapat saat akan bekerja di luar negeri,” tutupnya.
Tersangka AFA alias A diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan/atau pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 15 miliar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. ■ RED/JON ABY/EDITOR : GOES