JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Komisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diingatkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) soal potensi dugaan dokumen bakal calon legislatif (Bacaleg) yang menggunakan ijazah palsu. Pasalnya, pengawasan sulit dilakukan karena KPU tak kunjung memberikan akses penuh terhadap Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Menurut Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, apabila akses Silon0 masih dibatasi maka ruang Bawaslu untuk mengawasi potensi kecurangan sangat sulit terwujud. Oleh karenanya, ia meminta KPU untuk berhati-hati dalam mensortir dokumen dari semua Bacaleg.
“Namun untuk mengakses Silon, sangat terbatas. Tapi, sudah kita temukan, karena kan ada temuan dan laporan masyarakat,” kata Bagja kepada awak media, Jumat (23/6)2023) di kantornya..
Meskipun tidak mendapat akses penuh, imbuh Bagja, pihaknya tetap melakukan pengawasan dengan menempatkan jajarannya. Maksudnya untuk ke lapangan dan membuka informasi dari pihak masyarakat, perihal adanya temuan soal dugaan penggunaan ijazah palsu dari para Bacaleg. “Jadi berdasarkan dari laporan masyarakat, nanti kan bakal ketahuan, kalau si A menggunakan ijazah asli atau palsu,” terang dia, lagi.
Di sisi lain, Bagja menegaskan bakal terus bekerja mencari informasi dugaan kecurangan dari Bacaleg yang menggunakan ijazah palsu. Cara yang digunakan untuk mengetahui kecurangan itu dengan bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga pemantau di setiap wilayah.
“Saat ini kan lagi proses. Harus ngecek ke sekolahnya dan ke dinas pendidikan. Semoga saja nggak ada. Malah kita berharap nggak ada. Tapi, kalo ada ya terpaksa kita (Bawaslu) harus melakukan pengusutan,” ucap Bagja, mengakhiri. [RED/THONIE AG/EDITOR : GOES]