JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Kesepakatan kerjasama sebagai upaya pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik, telah ditandatangani antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Bali, Senin (10) 7/2023) kemarin bertempat di Ruang Pola Balaikota, Jakarta
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menuturkan bahwa pihaknya sepakat untuk memberikan bantuan dan berbagi pengalaman terkait pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau kendaraan massal berbasis kereta.
“Ini kan dulu kita mulai dari tahun Pak Joko Widodo dan lanjut sampai hari ini. Mungkin suasananya berbeda dengan Bali. Saya rasa Pak Wayan sebagai Gubernur Bali, satu irama mungkin dan sudah ada contohnya DKI Jakarta,” ucap Heru Budi yang didampingi Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster.
Menurutnya lagi bahwa pembangunan MRT awalnya penuh dengan polemik dan penolakan. “Dan sekarang, saya rasa ini lebih mudah. Contoh Light Rapid Transit (LRT) di Pemerintah Pusat ada, contoh MRT ada. Nanti, silakan mana konsep yang paling cocok di Bali,” kata Heru Budi.
Karena itu, ia menyerahkan kepada Pemprov Bali untuk memilih mana moda transportasi yang sesuai dengan kondisi fisik Bali di lapangan. Hal lainnya juga terkait dengan harga tiket yang dikenakan ke pengguna.
“Jadi untuk harga tiket mungkin bapak bisa lebih mudah menentukan dibanding dengan DKI. Karena, Pemprov DKI ini sifatnya memberikan pelayanan publik. Tapi, di Bali kan juga memberikan pelayanan publik terhadap turis. Nah, sehingga tiket bisa lebih sesuai realitas di lapangan nilainya berapa,” papar Heru Budi.
“Kalau kita kan Rp 14.000 sepajang 16 kilometer. Jadi, kita memberikan subsidi masih jauh dari realitas. Mudah-mudahan bapak bisa membuat subsidi silang, misalnya wisatawan bayarnya berapa dan warga lokal bayarnya berapa,” urainya.
Melalui kesempatan pertemuan itu, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menuturkan masalah yang saat ini dihadapi Bali terkait transportasi publik. Karena itu, Pemprov Bali membutuhkan pengalaman yang selama ini sudah berjalan di Jakarta agar nantinya diterapkan dengan penyesuaian di Bali.
“Sebab, ekonomi Bali sudah pulih sekarang dan terlihat bahwa daya tarik ini semakin meningkat. Salah satu masalah adalah macet, terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar. Itulah sebabnya, kami mulai memikirkan transportasi publik, salah satu yang sedang kami kembangkan adalah pengembangan transportasi berbasis rel,” ungkap I Wayan Koster.
Pada bagian lain, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menjabarkan lingkup kerjasama yang akan ditindaklanjuti. Antara lain pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, penyelenggaraan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan badan usaha milik daerah serta pengembangan transportasi publik.
“Dala.kesepakatan ini diharapkan kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali dapat memberikan harapan positif dan mendorong kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan pembangunan, serta layanan publik yang merata dan berkualitas,” tutur Joko Agus.
Dijelaskan lebih lanjut, setelah penandatanganan naskah kerjasama diharapkan dapat dilakukan komunikasi yang lebih intensif antara pihak terkait guna perumusan aktivasi kerjasama, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata.
“Makanya, kita berharap semakin meningkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di masing-masing daerah. Yakni, khususnya di bidang pengembangan transportasi yang terkoneksi, terintegrasi dan berkelanjutan serta turut mencakup ruang lingkup terkait lainnya,” tutup Agus Joko. ® RED/AGUS SANTOSA
