JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Pasca kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan yang tuntas selama lima tahun (2017-2022), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini diisi oleh Penjabat (Pj) di masa transisi, sebelum nantinya diganti Gubernur DKI Definitif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 Nopember 2024 mendatang.
Sedangkan dalam masa transisi tak terasa sudah berjalan selama 260 hari. Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan posisi Anies Rasyid Baswedan, sementara diamanhkan kepada Heru Budi Hartono yang disebut sebagai salah satu ASN terbaik dan dimiliki Pemprov DKI Jakarta.
Seperti diketahui bahwa sosok Heru Budi Hartono memiliki sepakterjang di pemerintahan yang tidak perlu diragukan lagi. Sampai-sampai, Presiden Joko Widodo (Widodo) mengamanatkan kepada Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) yang semula merupakan birokrat di lingkungan Pemprov DKI untuk memimpin Jakarta.
Bicara soal jejak karirnya sebagai pejabat Pemprov DKI, dimulai dari Walikota Jakarta Utara. Setelah itu diangkat menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) era Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lalu, memegang sejumlah jabatan birokrat lain di Pemprov DKI Jakarta hingga sekarang menjadi Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Pengurus Pusat Pemuda Cinta Tanah Air, Deni Martanti, sosok Pj Gubernur Heru Budi Hartono, bisa disebut sebagai ‘role model’ ASN yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Sebab, tambah dia, beliau lahir dari birokrat seperti halnya Gubernur DKI Fauzi Bowo kala itu.
Dalam pandangan Deni lebih lanjut, jelas tak mudah untuk mencapai tangga kekuasaan seperti sekarang dari sebelumnya seorang pejabat birokrat yang mengabdi sebagai putra daerah. Namun, Heru Budi Hartono ternyata bisa membuktikan. Sebagai pejabat karir ASN, ia bisa mencapai tingkat tertinggi dalam birokrasi.
“Tak bisa dipungkiri, ternyata beliau bisa membuktikannya. Tentu saja untuk mencapai sebuah tangga kekuasaan, jalurnya bisa dari birokrasi. Sedangkan Undang – undang juga membolehkan, nggak hanya lewat jalur politik,” ucap Deni saat jadi narasumber dalam diskusi media yang diselenggarakan oleh Kosadata.com yang mengusung tema : ‘Menakar Sepakterjang Heru Budi Hartono, Reformasi Birokrasi Mencetak Role Model ASN Jakarta‘, di Hotel D’Arcici, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).
Melanjutkan penilaiannya, Deni menyebut bahwa Jakarta membutuhkan pemimpin yang berorientasi pada pelayanan dan Heru Budi Hartono membuktikan bisa melakukannya. Selain itu, sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, ia juga bisa menjadi ‘jembatan’ kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
“Nah, beliau ini punya kelebihan, bisa mengkomunikasikan birokrasi yang berkaitan dengan pusat kepada daerah. Tidak banyak yang bisa multi tasking. Tapi, saya melihat Pak Heru cukup mumpuni. Mungkin beliau sudah melanglang buana, punya track record panjang. Dan, kita bisa lihat, apa yang dia kerjakan ternyata cukup baik,” paparnya, lagi,
Pada sisi lain, tambah Deni, justru di masa transisi kepemimpinan Jakarta yang sangat berkembang pesat, Heru Budi Hartono cukup adaptif dan menyesuaikan diri dalam pekerjaannya. “Jarang lho ada yang bisa menyesuaikan diri dalam jabatannya di dua tempat yang berbeda,” urainya.
Bukan hanya itu saja. Sejauh ini, dikatakan Deni, kebijakan Pj Gubernur Heru Budi Hartono, terlihat masih pro kepada masyarakat. “Saya menilainya, beliau masih memiliki komunikasi yang baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Umum Fakta, Ary Subagio, menilai hal yang berbeda. Menurutnya, Pj Gubernur Heru Budi Hartono, pertama bisa melakukan terobosan yang hebat di Jakarta dengan memangkas hal tidak penting yang dalam 5 tahun terakhir mendarah daging yakni keberadaan TGUPP. Bahkan, dianggapnya cukup berani menjalankan kebijakan anti mainstream seperti sebelumnya.
“Yang kedua yaitu bagaimana membangun komunikasi. Kalau kita mau baik, pelayanan publik penting agar diutamakan. Komunikasi publik, mendengarkan dan menjalankan apa yang diinginkan warga. Pak Heru bisa belajar dari Pak Ahok dan Pak Foke yang cukup disegani,” kata Ary, tandas.
Sementara itu akademisi yang juga dikeenal sebagai penulis buku, Deni Gunawan, mengutarakan bahwa Pj Gubernur Heru Budi Hartono, benar bisa menjadi ‘role model‘ birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kenapa? Justru melalui dirinya, ASN DKI Jakarta punya harapan jenjang karir tertinggi di pemerintahan.
“Ternyata bisa! Ini kan terjadi juga pada Pak Foke. ASN bisa mencapai puncak karir tertinggi atau jabatan puncak di lingkugan Pemprov DKI Jakarta. Jadi, tinggal jalur yang ditempuh, seperti apa?” Begitu ungkap Deni.
Masih dalam penilaiannya, sepakterjang Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono di pemerintahan, rasanya tak perlu diragukan lagi. Sejak jadi Walikota Jakarta Utara hingga seperti sekarang, jelas merupakan tangga karir yang melewati proses merangkak dari bawah dan kemudian mencapai posisi tertinggi.
“Hal itu kan, tentu nggak mudah sampai kepada PJ Gubernur Jakarta. Kenapa? Karena kan, Jakarta selalu jadi sorotan. Artinya meskipun ada keterikatan antara Pak Jokowi dan Pak Heru. Namun juga nggak akan segampang itu, Pak Jokowi memberikan kepercayaan kepada Pak Heru,” nilai Deni.
Dikatakan bahwa Pj Gubernur Heru Budi Hartono paham bagaimana mengelola dan mengorkestrasikan birokrat di Jakarta. Sebelumnya, beliau pernah bilang dalam beberapa media, agar eksistensi dinas-dinas di Jakarta harus difungsikan sebaik mungkin.
“Di situ, Pak Heru memahami betul kebutuhan eksistensinya. Beliau akan menempatkan birokrat – birokrat itu untuk menyelesaikan masalah masyarakat,” katanya, menambahkan.
Ketua Umum Rumah Aktivis Institute, Andri Nurkamal, juga mengungkapkan hal senada. Dalam penilaiannya secara objektif, melihat bahwa Pj Gubernur Heru Budi Hartono bekerja dengan berorientasi pada pelayanan publik. “Jelas kok, beliau dalam bekerja berorientasi pada pelayanan,” pungkasnya. ® [RED/AGUS SANTOSA]
