JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Dalam Kongres Kemanusiaan Indonesia (KKI) ke-II yang diprakarsai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Human Initiative dan Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (APKI) menghasilkan Kerangka Kemanusiaan Indonesia untuk dapat diterapkan oleh gerakan kemanusiaan di Indonesia.
“Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan standar kerja kemanusiaan. Jadi meskipun NGO, bukan seenaknya tak memiliki standar,” tegas Rahmawati Husein yang merupakan perwakilan dari APKI kepada wartawan disela-sela KKI ke-II yang diadakan di Milenium Hotel Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).
Bukan hanya untuk memastikan terkait standar kualitas kerja, menurut Rahmawati, Kerangka Kemanusiaan Indonesia perlu disusun untuk meningkatkan akuntabilitas LSM di bidang kemanusiaan dalam menjalankan misinya.
Pada bagian lain, juga ditegaskan Rahmawati, kerangka tersebut berfungsi untuk memastikan kesetaraan LSM di bidang kemanusiaan dan pemerintah dalam upaya kerja kemanusiaan.
“Tentunya perlu dilihat bahwa banyak aktor kemanusiaan di Indonesia, bukan hanya pemerintah. Bukan sekadar nama, tapi juga melalui tekad bersama yang diharapkan bisa terwujud melalui Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-II ini,” urainya, panjang lebar.
Pada kesempatan yang sama, Tommy Hendrajati selaku Presiden Human Initiative, menyampaikan pandangannya bahwa kerangka ini juga dilengkapi dengan hierarki dan alur kerja di bidang kerja kemanusiaan.
“Jadi, bentuk kolaborasi adalah kunci. Apabila banyak kerja kemanusiaan, tapi kalau tanpa poin, ya tidak akan bisa selesai,” tuturnya, menambahkan.
Sementara itu Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nelwan Harahap, berharap bahwa kolaborasi masyarakat harus lebih diperkuat guna mewujudkan Indonesia tangguh bencana.
“Dalam hal resource, kita juga penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Tentunya bakal lebih tertopang, terkait bebannya, yakni ketika terjadi interaksi sesama komunitas,” paparnya, lagi.
Melalui bentuk kerjasama, diharapkan Nelwan lebih lanjut, seluruh pihak menjadi bertanggungjawab dan berkewajiban yang sama. Tentu saja tidak ada yang lebih atau yang kurang.
Pada bagian akhir keterangannya, Nelwan berharap bahwa dengan adanya Kerangka Kemanusiaan Indonesia, bukan hanya kerjasama antara swasta dan pemerintah yang terbangun. Lebih dari itu, juga resiliensi berkelanjutan yang dimiliki oleh masyarakat. © [RED/AGUS SANTOSA]