KOTA BEKASI (POSBERITAKOTA) – Diduga jadi biang keladi (penyebab-red) kegaduhan yang terjadi ditengah-tengah Kota Bekasi belakangan ini, tak heran jika mencuat desakan terhadap sosok Penjabat (Pj) Walikota Raden Gani Muhamad dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bekasi Drs Junaidi, diminta untuk segera diganti saja.
Bahkan bukan rahasia umum lagi, kalau keduanya yakni Raden Gani Muhamad sebagai Pj Walikota dan Drs Junaidi yang masih memegang posisi jabatan Sekda Pemkot Bekasi, dikabarkan tengah ‘bertarung‘ alias berseteru soal kebijakan dan ‘cawe-cawe‘ untuk memperebutkan APBD Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2024.
Desakan yang didasari atas dugaan di atas disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, SP Ricky Tambunan melalui keterangan tertulisnya yang diterima POSBERITAKOTA, Senin (1/4/2024) malam.
Sikap cawe-cawe dari kedua pejabat tersebut, jelas dikentarai untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Termasuk bagi calonnya yang bakal diusung sebagai Walikota Bekasi di Pilkada pada 27 Nopember 2024 mendatang.
Sedangkan terhadap kedua pejabat yang bersangkutan, baik itu Pj k(dan Sekda Kota Bekasi, sama-sama diduga berniat jahat untuk memperebutkan APBD Kota Bekasi. Namun hal itu dilakukan bukanlah untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi.
“Jadi, terhadap kedua sosok pejabat tj ik ji jjjj+jjjjy+jij+jjersebut, saya menduga tengah berjuang untuk menempatkan calonnya sebagai Walikota Bekasi diperhelatan Pilkada pada 27 Nopember 2024 nanti,” tulis Ricky yang juga dikenal sebagai Ketua Dewan Pembina rkkkkkk Sejahtera Indonesia itu, lagi.
Ditambahkan dia, seperti diketahui bahwa Pj Walikota Raden Gani beberapa bulan terakhir ini berniat melakukan mutasi atau rotasi pejabat yang sebelumnya telah dilantik dan ditempatkan Walikota sebelumnya, Tri Adhianto.
Mereka antara lain Kepala Dinas BMSDA, Ir. Sholikin dan beberapa Kepala Dinas lainnya. Pj Walikota Bekasi diduga diperalat sekelompok Esselon dua di Pemkot Bekasi dan juga Pengurus Partai di Kota Bekasi. Sementara dilain pihak Sekda Junaidi bersama Esselon dua lainnya juga melakukan perlawanan, karena Junaidi punya calon Walikota yang sedang diperjuangkannya?
“Akibatnya, Junaidi menentang PJ dengan mempergunakan kapasitasnya sebagai Ketua Baperjakat? Saya juga mendapat kabar, baik Pj Walikota dan Sekda Kota Bekasi masing-masing mempergunakan kekuatan tangan-tangan di Depdagri. Pj Raden Gani didukung beberapa Dirjen di Depdagri, sementara Sekda Junaidi juga didukung petinggi lain di Mendagri?” Begitulah beberapa Ricky, panjang lebar.
Kegaduhan yang mencuat sungguh tidak menguntungkan masyarakat Kota Bekasi. Bahkan diduga itu semua bertujuan untuk menggolkan calonnya masing-masing di Pilkada, baik Pj dan Sekda? Sebagaimana diketahui, kehadiran Pj di Kota Bekasi oleh Mendagri adalah untuk mengawal proses Pemilihan Presiden, Pileg dan Pilkada, bukan untuk menimbulkan kegaduhan? Karenanya, tidak menyalahkan mutasi yang mau dilakukan Pj. Sebab, itu hak Pj. Tetapi pergunakanlah wewenang itu untuk mengisi Jabatan yang kosong. Jadi, jangan sampai menimbulkan kegaduhan?
Sementara itu Sekda juga bukan Pejabat yang bersih. Yang bersangkutan merupakan Pejabat yang pernah diperiksa KPK terkait TPPU. Penyebabnya soal penyerahan uang setoran ke mantan Walikota Rahmat Efendi sewaktu Junaidi masih Kepala Dinas Tata Ruang. Juga baru-baru ini Sekda Junaidi dikabarkan dilaporkan ke KPK soal proyek meubel yang dipimpinnya. Dimana diduga Junaidi cawe-cawe diproyek tersebut. Junaidi dalam operasinya kerap mempergunakan meminjam tangan Pejabat lain. Untuk proyek meubel, kabarnya Sekda mempergunakan tangan bagian umum untuk memperkaya diri sendiri?
Maka dari itu, Mendagri harus menertibkan perseteruan antara Pj dan Sekda Walikota Bekasi karena hanya persoalan uang untuk memperebutkan APBD tahun 2024. Terlebih yang sifatnya untuk kepentingan pribadinya, tapi bukan untuk kebaikan Kota Bekasi. Ini bisa dilihat dari hasil tender proyek pengadaan barang dan jasa yang sudah berlangsung awal tahun ini di Pemkot Bekasi, dimana justru menguntungkan sekelompok pihak. Kontraktor dan pemenangnya adalah rekanan-rekanan yang pernah diperiksa KPK. Dan, juga orang-orang binaan Pejabat Kota Bekasi selama ini, dimana para kontraktor ini adalah orang yang kerap mengatur pemenangnya di Pemkot Bekasi?
Sedangkan dari tender-tender proyek tersebut, yang baru-baru ini diumumkan di LPSE Kota Bekasi pemenangnya hanya turun 2 sampai 3 persen, sehingga menguntungkan rekanan tersebut?
“Apa ini tidak pengaturan? Dan, apa ini namanya, kayak kita orang bodoh aja. Kalau sudah begini kemana Pj Walikota dan Sekda Kota Bekasi, dimana mereka? Sekda dan Pj, apa dong kerjaan mereka? Sebab itu, saya minta supaya Mendagri Tito Karnavian untuk menarik Pj Walikota dan Sekda Junaidi dari Kota Bekasi. Lantas menggantinya dengan Pejabat yang netral, bukan berpihak di Pilkada 27 Nopember 2024,” urai Ricky, panjang lebar.
Tak salah apabila menyebut baik Pj Walikota dan Sekda merupakan biang keladi dari masalah yang belakangan ini terjadi di Kota Bekasi. Sedangkan Mendagri harus bisa menciptakan kenyamanan Pilkada yang tinggal 7 bulan lagi di Kota Bekasi. “Solusinya, tarik saja kedua Pejabat tersebut, yakni Pj Walikota Raden Gani Muhammad dan Sekda Kota Bekasi Drs Junaidi untuk segera digantikan dengan yang lain,” pungkas Ricky. © RED/PBK/AGUS SANTOSA
