JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Rencana penghapusan Pramuka dari kegiatan ekstrakurikuler (eskul) wajib di sekolah yang bakal dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim – mendapat penolakan keras dari sejumlah pihak.
Termasuk dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Senator/DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Prof Dr H Dailami Firdaus SH LL.M. Bahkan melontarkan kritik keras dengan alasan bahwa Pramuka memiliki esensi pendidikan karakter yang melibatkan aspek-aspek mental, fisik dan sosial.
Menurut Senator DKI Jakarta yang akrab disapa Bang Dailami satu ini, tidak sepakat terkait dengan pencabutan atau penghapusan tersebut. Terlebih kegiatan eskul kepramukaan sebenarnya sangat dibutuhkan oleh siswa/siswi di sekolah.
“Jika kegiatan eskul kepramukaan dicabut atau ditiadakan, sama halnya dengan upaya ingin menghilangkan pembentukan karakter siswa didik di sekolah,” tegasnya melalui keterangan tertulisnya yang diterima POSBERITAKOTA, Rabu (3/4/2024) di Jakarta.
Seperti diketahui bahwa Menteri Nadiem Anwar Makarim melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12, Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah mencabut Permendikbud, Nomor 63, Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler (Ekskul) Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Dalam pandangan putra mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Prof Hj Tuty Alawiyah AS bahwa melalui kegiatan Pramuka, para siswa juga dapat belajar tentang nilai-nilai moral, disiplin, kerjasama, tanggungjawab hingga kepemimpinan. “Makanya, saya dengan tegas menyatakan, tidak sepakat dengan pencabutan eskul kepramukaan di sekolah tersebut,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Bang Dailami, soal pendidikan karakter tersebut sangatlah penting untuk kondisi saat ini. “Terlebih lagi dengan banyaknya kasus kekerasan remaja (bullying) dan tawuran, justru eskul. kepramukaan dapat mencegah hal-hal negatif tersebut,” tegas cucu ulama besar Betawi yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta periode 1977-1984, KH Abdullah Syafi’i itu.
Pada bagian lain, Bang Dailami juga mengungkapkan alasan penolakan terhadap rencana penghapusan tersebut. “Kegiataan Pramuka bukan hanya sekedar eskul saja. Tetapi di dalam kegiatan pramuka itu sendiri, memiliki nilai historis (sejarah) panjang dalam proses terbentuknya,” urainya.
Karena itulah, menurut Bang Dailami lagi, jangan main sembarangan mencabut saja, tanpa ada kejelasan dasar dari kebijakan tersebut. “Apabila hanya didasari untuk memberi kebebasan agar siswa-siswi memilih eskul sesuai minat dan bakat, maka hal itu suatu kekeliruan dalam berpikir. Seharusnya, tidak perlu mencabut kegiatan kepramukaan sebagai eskul wajib,” cetusnya.
Diingatkan Bang Dailami jangan karena kata ‘kebebasan‘, kemudian menjadi dasar suatu kebijakan. Sebaliknya, kementerian justru harus mendukung kepramukaan. “Kementerian terkait seyogyanya dapat memberikan perluasan kegiatan-kegiatan dalam kepramukaan, tentu dengan harapan supaya lebih diminati oleh para siswa/siswi, yakni demi mewujudkan generasi yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta Tanah Air,” tutupnya. © RED/PBK/AGUS SANTOSA