BOGOR (POSBERITAKOTA) – Guna membantu kebutuhan bagi masyarakat, Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Komunikasi Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk mengoptimalkan layanan internet gratis (WiFi) di 5 Wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Sedangkan program layanan internet gratis yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mendukung konektivitas dan produktivitas masyarakat Jakarta di era digitalisasi yang telah tersebar di sembilan ribuan titik dan juga dianggarkan sebesar Rp 275 miliar di APBD 2023.
“Pencapaian Jakarta sebagai Smart City, menuju Global City dan era digitalisasi, maka layanan internet gratis (WiFi) harus terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya,” tutur anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sembodo kepada media ditengah rehat Rapat Kerja Pembahasan LKPJ (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono di Grand Cempaka Megamendung, Cipayung, Bogor, Jumat (26/4/2024).
Menurut Dwi Rio lebih lanjut bahwa masih banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat, terkait layanan WiFi di ribuan titik yang dipasang Dinas Kominfotik.
“Sebab, internet gratis itu sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk warga di RW-RW kumuh. Sayangnya masih belum maksimal. Maka itu, kedepan soal keluhan masyarakat, ya harus direspon dengan baik. Hal itulah yang menjadi harapan kami dari Komisi A,” imbuh Dwi Rio.
Kembali ditambahkan Politisi PDIP satu ini, saat melakukan reses di daerah pemilihan (Dapil-nya), Dwi Rio mengaku mendapat pertanyaan dari masyarakat. Umumnya datang dari generasi Milenial (Gen-Z), tentu saja terkait layanan internet gratis tersebut.
Oleh karenanya, ditegaskan Dwi Rio, jelas tidak ada alasan bagi Dinas Kominfotik DKI untuk tak mewujudkan program strategis ini. Melalui program internet gratis, harus mampu menunjang efektifitas kinerja SKPD, UKPD. Bahkan hingga pihak RT, RW dan lurah yang melayani masyarakat di tingkat bawah.
Pada bagian akhir, masih terkait LKPJ (Pj) Gubernur di tahun anggaran 2023, Dwi Rio mengatakan ada ratusan temuan BPK terkait penyerapan APBD DKI Jakarta tahun anggara 2023. Ada sekitar tiga puluhan diantaranya penyerapan anggaran bidang Pemerintahan yang menjadi mitra kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta, justru menjadi catatan yang akan menjadi rekomendasi komisinya. © RED/AGUS SANTOSA