Berpotensi Sebagai Pemasukan Bagi DKI, ANGGOTA KOMISI A DPRD HAJI BECENG Dukung Penertiban Juru Parkir Liar

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Maraknya perbincangan publik terkait juru parkir (Jukir) liar di area minimarket di Jakarta yang cukup meresahkan, terus menjadi sorotan kalangan legislator DKI. Salah satunya datang dari Anggota Komisi A DPRD, H Chotiby Achyar S.Ip alias Haji Beceng (Betawi Cengkareng) yang mendukung langkah Pemprov DKI untuk melakukan penertiban.

“Saya mensikapi munculnya permasalahan itu harus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, saat ini menjadi keluhan serius dari pelanggan minimarket yang banyak bertebaran di segala penjuru wilayah. Justru kehadiran Jukir tak resmi tersebut, malah bikin pelanggan risih,” ucap Haji Beceng yang dihubungi POSBERITAKOTA.COM dan CARITAU.COM, Jumat (10/5/2024) sore.

Menurut pandangan politisi senior Partai Golkar satu ini, segala sesuatu yang liar itu selalu meresahkan, termasuk parkir liar. “Sudah merupakan keharusan dan bagus, jika Dishub bersama Satpol PP melakukan penertiban. Agar kedepannya tidak menjadi liar lagi. Sudah harus punya izin atau legal untuk disetujui bersama,” tambahnya.

Dikatakan Haji Beceng bahwa pada dasarnya usaha minimarket yang ada di DKI Jakarta, telah menyediakan fasilitas tempat parkir gratis bagi setiap pelanggan. Tanpa ada pungutan biaya parkir. Hanya saja dalam praktiknya, banyak oknum Jukir liar justru mengambil kesempatan tempat parkir di area minimarket untuk memungut biaya dari pelanggan.

“Dengan begitu, jadinya banyak Jukir liar. Malah mereka meminta bayaran kepada orang-orang yang parkir di situ, namun tanpa persetujuan dari pihak minimarket. Justru dapat persetujuan dari oknum-oknum preman. Akibat dari situ dirasakan cukup meresahkan bagi masyarakat pelanggan yang datang atau tengah berbelanja ke minimarket,” ucapnya.

Sebagai penutup komentarnya, Haji Beceng melihat bahwa area perpakiran di minimarket, memiliki potensi besar untuk pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemprov DKI. “Asumsi saya berarti potensi pemasukan itu bocor, karena tidak masuk ke kas daerah. Tapi, ke pribadi atau oknum tak bertanggungjawab,” pungkasnya. © RED/AGUS SANTOSA

Related posts

Beri Layanan Merata & Berkualitas, PEMPROV DKI Targetkan Secara Prima Proses PPDB Tahun Pelajaran 2024 /2025

Jadi Proyek Strategis Nasional, WASEKJEN FPPJ ANDRI RUKMANA Sebut Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Selayaknya Didukung

Gelar Upacara Harkitnas ke-166, JAKARTA Diharapkan Jadi Leader Kota Global di Tingkat Dunia