JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Saat kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI, rombongan Komisi A DPRD Bidang Pemerintahan mengingatkan agar layanan publik ke warga Jakarta jangan sampai kendor.
Sedangkan dalam kunjungan di Gedung Disdukcapil DKI yang berada di Jalan S. Parman, Jakarta Barat pada Senin (24/6/2024) kemarin, rombongan legislator dari Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut, diterima langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil, Budi Awaludin.
Seperti dalam sambutannya, Budi selaku tuan rumah mengaku merasa terhormat dan bangga atas kunjungan yang dilakukan. Sebab, menurutnya, rekan-rekan dari DPRD DKI Jakarta atau khususnya dari Komisi A sangat peduli utamanya pada layanan administrasi kependudukan.
Menurut dia lagi bahwa pendampingan, support dan sinergitas selama ini diberikan atas berbagai macam program di Disdukcapil DKI. Salah satunya adalah terkait penataan dan penertiban administrasi kependudukan di DKI Jakarta, sehingga menjadi sangat terbantu atas peran DPRD khususnya dari Komisi A.
Bahkan dalam kunjungannya tersebut, tidak hanya secara seremonial semata. Namun juga memberikan perhatian mendalam sebagai pembentuk regulasi, anggaran dan pengawasan daerah.
Kadis Dukcapil DKI langsung memaparkan dan sekaligus melaporkan, mulai dari jumlah pegawai, sarana dan prasarana hingga efektifitas layanan salama ini yang dilakukan oleh petugas di garis terdepan layanan pubik. Kesemua itu juga telah menjadi perhatian bagi rekan-rekan Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Layanan publik di Dukcapil Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini terus bergerak secara dinamis mengikuti trend dan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini. “Karenanya, kami mengucap syukur alhamdulillah. Dukcapil DKI Jakarta menjadi barometer serta rujukan atas kemajuan layanan Dukcapil di beberapa daerah di Indonesia, khususnya kawasan Jabodetabek.
Sedangkan Ketua Komisi A Mujiono ikut berkomentar bahwa atas gedung dan fasilitas yang ada di Dukcapil meski sangat terbatas, namun layanan tetap berjalan dengan baik. Saat ini kekurangan pegawai dilingkungan Dukcapil hingga mencapai 421 lebih, jelas tidak boleh berlama-lama dibiarkan. Untuk pengadaan CPNS tahun 2025 perlu diakomodir berkoordinasi dengan BKD. Termasuk layanan online saat ini yang harus dibuat lebih ringkas.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi A, Inggard Joshua juga ikut memberikan tanggapan. Menurutnya bahwa data kependudukan yang dimiliki oleh Disdukcapil perlu dimanfaatkan dengan baik. Program dan perencanaan pembangunan saat ini belum memanfaatkan dengan baik atas data base kependudukan.
“APBD DKI Jakarta sepatutnya hanya untuk pemanfaatan kepada warga Jakarta. Jadi, jangan lagi kita tidak memberikan yang menjadi haknya warga Jakarta. Kami dari Komisi A siap mendukung penuh dalam program Pj Gubernur DKI terkait penataan dan penertiban sesuai domisili. Dana sosial DKI sebesar 30% jangan sampai salah sasaran karena itu merupakan amanah dari rakyat,” tegasnya.
Namun secara umum sikap. apresiasi diberikan oleh rombongan kunker Komisi A DPRD DKI Jakarta. Meski saat diskusi terdapat sanggahan terkait problematika di lapangan, yakni atas program penataan dan penertiban administrasi kependudukan sesuai domisili di tingkat kelurahan. Dukcapil harus segera menyampaikan informasi yang akurat atas NIK warga yang terkena dampak penonaktifan, jangan sampai mengorbankan hak sipil warga DKI.
Saat menutup kunjunganya, ketua rombongan kunker dari Komisi A DPRD DKI, Mujiono, juga berpesan agar Pemrov DKI harus tegas. Perlu harus dijaga amanah warga Jakarta, agar APBD dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta.
Saat ini anggaran belanja untuk bantuan sosial mencapai 30%. Hal tersebut sangat tidak baik untuk postur belanja daerah. Sebab untuk menjadi Kota Global, sudah saatnya Jakarta dapat memanfaatkan data kependudukan guba kepentingan kesejahteraan penduduk (warga) didalamnya. © RED/AGUS SANTOSA