JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Setelah dua kali ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono disarankan untuk balik saja atau kembali ditarik ke Istana Negara dengan jabatan Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres).
Harapan tersebut disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah saat diminta pendapatnya terkait bakal selesainya batas waktu Heru Budi Hartono pada 17 Oktober 2024 sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
“Sebaiknya memang harus balik ke Istana Negara dan kembali fokus dengan jabatan Kasetpres. Sebab, tak lama dari situ, Presiden Jokowi pun bakal purna tugas. Masa transisi dari Jokowi ke Prabowo Subianto, juga dibutuhkan peran Kasetpres,” tutur Amir Hamzah melalui keterangan tertulisnya kepada POSBERITAKOTA, Sabtu (7/9/2024) malam.
Pada bagian lain, ditambahkan Amir Hamzah, DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik pada 26 Agustus kemarin, bakal segera melaksanakan salah satu tugas strategisnya yakni membahas RAPBD TA 2025 bersama-sama eksekutif untuk ikut membangun stabilitas politik dan keamanan dalam mendukung pesta Pilkada Serentak yang aman, tertib dan jujur.
Seperti diketahui bahwa DPRD DKI Jakarta yang mayoritas anggotanya dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, berjumlah 91 anggota harus memberikan kontribusi positif terhadap kinerja eksekutif atau birokrasi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sampai dilantiknya pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pebruari 2025 mendatang.
Dikatakan Amir Hamzah bahwa ekspetasi suksesnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diharapkan berlangsung di era Prabowo Subianto setelah dilantik itu, jelas sangat ditentukan oleh soliditas birokrasi DKI Jakarta.
Karenanya, calon pengganti Heru Budi Hartono yang bakal purna tugas pada 17 Oktober 2024 nanti, haruslah dipegang oleh seorang birokrat yang besar dan tumbuh serta ikut memberi kontribusi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah DKI Jakarta.
“Jika berdasarkan fakta-fakta yang ada, birokrat DKI tersebut adalah Marullah Matali. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah DKI Jakarta dan sekarang menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta,” ulas Amir Hamzah, lagi.
Belum lagi apabila melihat pengalaman dan pengabdian selama ini, disarankan Amir Hamzah, maka sangat wajar jika warga DKI Jakarta mengharapkan agar Marullah Matali ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk mulai bertugas pada 17 Oktober 2024 mendatang.
Namun sejalan dengan hal itu dan mengacu pada penyataan DPW PKS DKI Jakarta yang insya Allah akan dilantik sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta bahwa masa jabatan Heru Budi Hartono, tidak bisa diperpanjang lagi.
Kenapa? Karena sudah dua kali menjabat, maka adalah sangat layak bila DPW PKS dan Fraksinya, di DPRD DKI mendorong fraksi – fraksi lain di DPRD DKI untuk mengusulkan penetapan Marullah Matali sebagai Pejabat Gubernur DKI kepada Mendagri.
“Tentu saja, harapan penetapan Marullah Matali sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, perlu mendapat perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta. Tujuannya agar dalam pembahasan RAPBD TA 2025, prosesnya bisa berlangsung secara aman, tertib dan sesuai harapan,” ucap Amir Hamzah, mengakhiri keterangannya. © RED/AGUS SANTOSA