JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta segera digelar di penghujung bulan Nopember 2024 ini. Sebagai penanggungjawab di wilayah Jakarta, pihaknya menginginkan penyelenggaraannya bukan saja berintegritas dan beretika. Tapi juga minim pengaduan.
Harapan tersebut juga disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Wilayah II dengan tema ‘Wujudkan Pilkada 2024 yang Berintegritas dan Beretika’, bertempat di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Di acara yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) RI tersebut, Teguh Setyabudi mengutaraka, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendukung penuh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas dan beretika.
“Terkait hal itu, kami mengapresiasi Ketua DKPP beserta jajarannya yang telah menginisiasi rapat koordinasi pada hari ini. Kenapa? Karena untuk tujuan menguatkan sinergi bersama antara jajaran penyelenggara Pemilu, aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan selama pelaksanaan Pilkada,” tuturnya.
Dikatakan bahwa jajaran Pemprov DKI Jakarta berkomitmen penuh untuk mendukung Pilkada Serentak yang akan digelar 27 Nopember 2024 mendatang. Bahkan disadari bahwa untuk mewujudkan Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil – tidak mungkin hanya diserahkan kepada penyelenggara Pilkada saja. Seperti ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saja, namun juga harus bersama-sama dengan pemerintah daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh pemangku kepentingan.
“Semisal satu contoh, kami dari jajaran Pemprov DKI Jakarta sejak tahap persiapan program dan perencanaan anggaran hingga saat ini terus bersama memantau pelaksanaan Pilkada di DKI. Tujuannya agar setiap tahapan bisa terlaksana dengan baik, juga memantau pengaduan-pengaduan yang terjadi. Syukur alhamdulillah di DKI Jakarta minim pengaduan, hanya delapan pengaduan. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi,” harap Teguh Setyabudi.
Demi menjaga kondusifitas pelaksanaan Pilkada DKI yang sudah memasuki tahapan kampanye dan dalam waktu dekat memasuki tahapan pemungutan suara, Teguh Setyabudi menegaskan bahwa Pemprov DKI akan menggelar deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dari deklarasi netralitas ASN ini, kita laksanakan untuk menutup celah-celah lain agar Pilkada dapat terlaksana dengan baik, beretika, dan berintegrasi,” ujarnya.
Sedangkan Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, jugaberharap dengan koordinasi dan persiapan yang matang, dapat meminimalkan pengaduan Pilkada. Bahkan, pihaknya optimi, setelah Pilkada nanti, tidak ada pengaduan ke DKPP. Karena, jajaran KPU dan Bawaslu dapat menjaga etika dan integritasnya. Hanya bekerja tegak lurus pada demokrasi dan peraturan perundang-undangan.
“Jadi, tidak bekerja untuk peserta pemilu, tetapi bekerja untuk rakyat. Karena merekalah yang memiliki hajat besar untuk Pilkada ini. Mereka sangat berharap pada kita semua agar pemimpin-pemimpin yang mereka pilih benar-benar sesuai dengan kehendak mereka. Jangan sampai kita mengkhianati suara rakyat,” papar Heddy.
Masih dalam kesempatan yang sama Sekretaris DKPP RI, David Yama, menegaskan bahwa berdasarkan data DKPP pada 2024, mulai 1 Januari hingga 4 November, pengaduan yang masuk sebanyak 584 pengaduan. Jumlah ini dua kali lipat dari tahun 2023 yang mencapai 325 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 270 sudah siap disidangkan dan terjadi sidang. Sebanyak 173 di antaranya sudah diputus perkaranya.
Untuk data aduan tertinggi tercatat di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua, dan Jawa Tengah. “Untuk DKI Jakarta sendiri berada di urutan 26. Ada delapan aduan saja bersama dengan Kepulauan Riau. Data ini menunjukkan kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi akan pengawasan dalam proses Pilkada,” tutup David. ® RED/AGUS SANTOSA