BOGOR (POSBERITAKOTA) – Kalangan eksekutif diharapkan untuk membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 semaksimal mungkin. Bahkan hingga penghujung tahun ini, penyerapannya pun bisa mencapai 90 persen, supaya pendapatan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS di lingkungan DKI Jakarta dapat ikut terdongkrak naik.
Harapan tersebut diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, seusai membuka Rapat Pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2025 di Grand Cempaka Resort & Convention di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Senin (18/11/2024). Sedangkan rapat dihadiri ribuan undangan dari kalangan Dewan dan ASN DKI Jakarta.
“Untuk penyerapan APBD di tahun ini, diharapkan bisa mencapai 90 persen. Sebab, kalau penyerapan kecil, secara otomatis TKD-nya pun bakal mengecil pula,” tegasnya kepada sejumlah wartawan peliput Pemprov/DPRD DKI Jakarta.
Kembali dijelaskan Khoirudin bahwa setelah usai melakukan tandatangan MoU antara eksekutif dan legislatif soal KUA-PPAS dua pekan lalu di Gedung DPRD DKI, maka langsung ditindaklanjuti rangkaian rapat pembahasan APBD 2025 secara intensif.
“Tentu dalam rapat ini, seluruh Komisi ingin membahas secara lebih detail tentang pos-pos anggaran. Jadi, semua kegiatan penganggaran harus jelas tujuannya,” ucap politisi PKS, menambahkan.
Khusus untuk tahun anggaran 2025, menurut Khoirudin lagi, evaluasi yang dilakukan dari Dewan bukan berapa persen serapan anggaran. Akan tetapi, feed back dari penganggaran tersebut seperti apa yang kemudian dinikmati masyarakat. “Jadi, pada intinya, Dewan ingin menguatkan fungsi kontrol supaya penggunaan anggaran berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Dalam rapat pembahasan APBD 2025 yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari sejak Senin-Rabu (18-20/11/2024, dihadiri segenap pimpinan Dewan dan seluruh komisi yang ada. Namun dari pihak eksekutif juga turut hadir, mulai dari staf hingga pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Termasuk sejumlah Kepala Dinas, Badan, Walikota dan lainnya.
Ditambahkan Khoirudin bahwa pada perencanaan anggaran ini, Pemprov DKI Jakarta lebih memprioritaskan pada pelayanan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, banjir dan macet. Apalagi untuk sektor pendidikan, penganggarannya jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mana mencapai sekitar 25 persen.
“Sedangkan di tahun sebelumnya sekitar 20 persen,” ucap Khoirudin seraya menambahkan bahwa dengan biaya makin besar ini tentunya kualitas pendidikan harus meningkat pula, seperti sekolah gratis negeri dan swasta serta program lainnya. ® RED/AGUS SANTOSA
