JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Hadir di acara Diseminasi Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) Provinsi DKI Jakarta 2025 di Balai Agung, Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Selasa (15/4/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali menegaskan dukungannya terhadap transpatasi dan perlu perkuat integritas bagi pemerintahan di Jakarta.
Sedangkan kegiatan itu bakal berlangsung selama tiga hari hingga 17 April 2025 mendatang. Juga dilakukan pendampingan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola, dan sistem pengawasan di DKI Jakarta.
Dikatakan Sekda Marullah Matali bahwa penerapan MCSP yang optimal diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pengawasan internal.
“Jadi, kolaborasi antara KPK RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi penting dalam pencegahan korupsi. Harus diwaspadai, bahwa kecurangan tidak sekadar penyimpangan individu, tetapi dapat mengarah kepada perilaku kolektif yang menumpulkan integritas,” terang dia, menambahkan.
Menurut Sekda Marullah Matali bahwa Pemerintah Daerah perlu menjadikan MCSP sebagai panduan penting dalam mengidentifikasi risiko korupsi dan meningkatkan tata kelola, serta sistem pengawasan.
“Tentunya ada delapan aspek cakupan MCSP yaitu perencanaan, penganggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perizinan, pengelolaan barang milik daerah, pengadaan barang dan jasa, pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta Manajemen ASN,” urainya, lagi.
Sekda Marullah Matali juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memperkuat struktur manajemen risiko pemerintahan daerah yang tidak hanya mengidentifikasi titik rawan atau kecurangan, tetapi juga memantau dan mengendalikannya.
“Yang jelas melalui kegiatan ini, mari kita jadikan pencegahan korupsi sebagai peta jalan pembangunan daerah yang realistis dan berbasis kinerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif. Bersama kita perkuat integritas, meningkatkan transparansi, dan memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarkat Jakarta,” tutupnya. © RED/AGUS SANTOSA
