JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Ditengah persiapan diplomatik menyambut kedatangan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar konferensi pers di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).
Kendati dalam acara tersebut semula dijadwalkan untuk menyampaikan kesiapan teknis kunjungan, namun turut diwarnai klarifikasi atas dua isu internal yang kini tengah menjadi sorotan publik. Yakni terkait Sekjen dan Wamen PUPR.
Menteri PUPR Ir Dody Hanggodo MPE melalui pernyataan terbuka, menjawab pertanyaan media terkait dugaan gratifikasi yang dikaitkan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR.
Bahkan, Dody Hanggodo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan status hukum terhadap pejabat bersangkutan. “Kami tetap menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah. Namun, Kementerian PUPR bersikap terbuka dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan,” jelasnya.
Masih dalam keterangannya, Dody Hanggodo juga menanggapi isu ketidakhadiran Wakil Menteri PUPR Diana Kusuma dalam panggilan Kejaksaan Agung, terkait penyelidikan kasus pengadaan infrastruktur di eks wilayah Timor Timur.
Hingga saat ini, menurut dia lagi, juga belum ada klarifikasi resmi dari Wakil Menteri (Ibu Wamen) kepada publik. Selain itu juga belum ada keputusan untuk cuti sementara dari jabatannya.
“Koordinasi antara Ibu Wamen dan saya selaku Menteri sudah dilakukan. Namun, memang belum ada pernyataan terbuka atau langkah administratif seperti cuti yang diambil. Evaluasi terhadap hal ini sedang berjalan secara internal,” ungkap Menteri PUPR.
Dikatakan bahwa Kementerian PUPR menyadari bahwa isu tersebut memunculkan perhatian dan harapan besar dari masyarakat. Pihaknya pun berkomitmen menjaga integritas, transparansi dan kepercayaan publik.
“Setiap kebijakan akan diambil secara cermat dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika jabatan dan stabilitas kelembagaan. Kami tidak akan menutup mata terhadap dinamika yang terjadi. Setiap langkah akan ditempuh secara proporsional, berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” imbuhnya, lagi.
Disebutkan Dody Hanggodo kendati saat ini diliputi dinamika internal, Kementerian PUPR memastikan tetap fokus melaksanakan tugas utama dalam pembangunan infrastruktur nasional. Termasuk persiapan menyambut kunjungan Presiden Prancis pun terus dimatangkan sebagai bagian dari penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis di bidang infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. © RED/AGUS SANTOSA
