JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Apa yang disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Rano Karno saat menutup penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025 Minggu (14/7) malam kemarin, menuai reaksi dari Legislator (anggota DPRD DKI Jakarta.
Disebutkan Wagub Rano Karno bahwa penyelenggaraan JFK 2025, ternyata bukan hanya menyedot 6 juta pengunjung saja, tapi juga meraih nilai transaksi mencapai Rp 7,3 triliun. Hal itupun membuktikan perekonomian Jakarta masih baik.
Sedangkan respons kritis datang dari Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan. Namun yang menjadi persoalan adalah bahwa jumlah perputaran uang dalam acara PRJ 2025 itu merosot Rp 200 miliar jika dibandingkan di tahun sebelumnya.
“Hal ini kan kebalikan dengan apa yang dinyatakan oleh Bang Doel. Bagaimana itu bisa dikatakan sebagai suatu kesuksesan dan lebih jauh lagi perekonomian Jakarta fine-fine saja,” tegasnya di Jakarta, Senin (14/7/2025).
August tetap mengapresiasi penyelenggaraan PRJ 2025 kali ini dan mengganggapnya sebagai bagian penting dalam upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggenjot konsumsi masyarakat.
Namun begitu, August meminta semua pihak, termasuk Wagun Rano Karno untuk bersikap realistis berdasarkan kepada data-data dan fakta-fakta yang ada.
“Tolong, jangan salah paham. Acara itu sangat penting untuk mendongkrak konsumsi dan menghidupkan pelaku-pelaku usaha lokal. Namun, kita juga perlu realistis dalam membaca dan menafsirkan data,” pintanya.
Masih menurut August, terkait perekonomian Jakarta masih jauh dari kata ‘baik-baik saja’, apalagi pulih. Sekarang, masyarakat di Ibukota Jakarta, masih berhadapan dengan lemahnya daya beli dan penggangguran.
Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat bahwa 338 ribu warga DKI mengganggur sampai dengan Pebruari 2025. Terlebih lagi Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi menyatakan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan pada awal 2025.
“Hal ini merupakan permasalahan-permasalahan besar yang menghantui pencapaian dalam PRJ,” tegasnya menambahkan.Oleh karenanya, August mengaku kaget dengan adanya lulusan sarjana yang mendaftar jadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
“Itu kan juga menunjukkan bahwa keterbatasan lapangan tenaga kerja juga menjadi masalah. Sehingga, kami ingin Pemprov DKI tetap fokus menyelesaikan banyaknya permasalahan ekonomi serta tidak larut dalam optimisme yang bersifat semu,” pungkas August. © RED/AGUS SANTOSA
