OLEH : AGUNG NUGROHO – JAKARTA INSTITUT
ROY Suryo lagi. Tokoh satu ini tampaknya punya semacam bakat alam: bisa muncul di pusaran isu tanpa perlu punya jabatan. Kali ini, bukan soal meme stupa atau teknologi 4G di masa kolonial, tapi soal ijazah Presiden Jokowi.
Dan seperti biasa, Roy tidak setengah-setengah lewat pernyataannya soal dugaan ijazah palsu dilempar ke publik dengan percaya diri dan kemasan : “Saya tahu apa yang Anda tidak tahu.”
Tapi yang menarik bukan cuma isi kritik Roy. Yang jauh lebih menarik adalah bagaimana Istana menyikapinya. Tidak ada laporan polisi. Tidak ada bantahan langsung dari Presiden. Tidak juga dari tim hukum. Yang terjadi justru… sorotan politik dialihkan ke Partai Demokrat. Apakah ini kebetulan? Atau strategi?
GAYA MATARAM : POLITIK LEWAT BAYANGAN
Kalau kita buka-buka lagi sejarah Jawa abad ke-17, kita akan menemukan nama Amangkurat I – Raja Mataram yang terkenal bukan karena keperkasaan militernya, tapi karena kelihaian politiknya. Amangkurat tidak mengayunkan pedang; ia menyebar curiga. Ia tidak membunuh lawan secara langsung; ia menciptakan situasi dimana orang-orang saling mencurigai dan menyingkirkan satu sama lain.
Sejarawan H.J. de Graaf dan T.H. Pigeaud menggambarkan Amangkurat sebagai ‘dalang politik’ yang memainkan kekuasaan tanpa perlu turun gelanggang. Kalau hari ini ia hidup, mungkin ia akan senyum-senyum melihat Jokowi.
BUKAN DISERANG, TAPI DIISOLASI
Jokowi tidak pernah menanggapi Roy secara personal. Tapi entah bagaimana, Roy tiba-tiba dikait – kaitkan lagi dengan Demokrat – partai yang pernah menaunginya. Padahal secara formal, Roy sudah bukan pengurus. Tapi simbol itu penting. Dan tekanan simbolik itu cukup membuat Demokrat kelabakan. Sikap resmi mereka pun harus dipertimbangkan : apakah akan membiarkan Roy terus bicara, atau secara halus menyuruh diam?
Inilah seni politik ‘delegatif’ atau dalam istilah sosiologi politik, semacam displacement of responsibility. Ketika aktor utama tidak bisa disentuh secara formal, maka tekanannya dialihkan ke jejaring politik atau simbol afiliasinya. Dan dalam konteks ini, Demokrat dijadikan semacam perisai moral yang harus ‘bertanggungjawab’ atas eksistensi Roy.
POLITIK SANTAI, TAPI MENEKAN
Kita sering melihat Jokowi tampil tenang, senyum-senyum, bahkan terkesan tidak terlalu peduli pada hiruk-pikuk politik. Tapi dibalik kesan itu, ada pola : bukan menghadapi konflik secara langsung, melainkan menciptakan medan dimana lawan ditekan oleh lingkungan mereka sendiri. Ini bukan teori konspirasi. Ini cara kerja kekuasaan yang sudah sangat lama dikenal dalam sejarah politik.
Burhanuddin Muhtadi pernah menyebut Jokowi sebagai ‘silent player’ yang tahu kapan harus bicara, dan kapan membiarkan lawan tenggelam dalam keributan mereka sendiri. Dalam kasus Roy, strategi ini seperti sedang diuji kembali. Tidak perlu adu argumen, cukup ubah atmosfer politiknya.
RISIKO & CATATAN KAKI
Tentu strategi seperti ini tidak gratis. Ada risiko besar ketika kritik tidak dijawab secara substansial. Publik yang makin kritis bisa menganggap bahwa kekuasaan sedang bermain kabur-kaburan. Dan dalam jangka panjang, pola ini bisa membentuk preseden: bahwa siapa pun yang bersuara keras akan ‘dijinakkan’ bukan dengan argumen, tapi dengan tekanan tidak langsung.
Dan jangan lupa, Roy bukan satu-satunya yang pernah bersuara soal ijazah. Isu ini juga pernah diangkat oleh pengacara Bambang Tri Mulyono yang menggugat ke pengadilan, meski gugatan itu ditolak karena dianggap tidak memiliki legal standing (CNN Indonesia, 2023).
PENUTUP : WAYANG TANPA PEDANG
Politik Indonesia adalah dunia wayang yang kadang lebih absurd dari lakon Mahabharata. Di panggung depan, para tokoh terlihat bertarung. Tapi di balik layar, dalang sudah menentukan siapa yang harus diam, siapa yang harus bicara, dan siapa yang akan digulung lakonnya.
Dalam drama Roy Suryo, Jokowi bukan Gatotkaca. Ia bukan petarung. Ia adalah dalang. Diam-diam mengatur alur cerita, sambil tetap tersenyum di layar depan. Dan seperti Amangkurat dulu, ia tidak perlu terlihat marah untuk bisa menang. (***)
REFERENSI :
CNN Indonesia. “UGM Pastikan Ijazah Jokowi Asli.” 17 Oktober 2022.Kompas TV. “Roy Suryo Kritik Jokowi, Demokrat Diminta Bertanggung Jawab?” 2024.
H.J. de Graaf & T.H. Pigeaud. Kerajaan Islam Pertama di Jawa.
CNN Indonesia. “Gugatan Ijazah Jokowi Ditolak PN Jakarta Pusat.” 3 November 2023.
Burhanuddin Muhtadi. Wawancara di CNN Indonesia Prime Talk, 2023.
