JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Akselerasi (percepatan-red) pembangunan di Jakarta merupakan tekad bulat yang harus dicapai. Dengan begitu masyarakat pun jadi bisa semakin sejahtera, tentu dengan harapan supaya Jakarta kedepan bisa memenuhi komitmennya segera menuju Kota Global.
Harapan tersebut muncul dari hasil rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/8/2025) sore hingga malam kemarin.
Sikap Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta jelas ingin mendorong akselerasi (percepatan-red) pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan seluruh warga. Artinya, pembangunan tersebut bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat Jakarta bisa menikmati fasilitas sarana dan prasarana kota yang berkualitas.
“Karena itulah saya mendorong seluruh pihak terkait, dimana kebetulan kami ada Komisi terkait pembangunan, artinya bagaimana mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan,” tegas Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, HM Idris SE dalam keterangannya kepada POSBERITAKOTA.COM dan DEKANNEWS.COM.
Menurut politisi Partai NasDem itu lebih lanjut bahwa komitmen Jakarta menuju sebagai Kota Global harus diwujudkan dengan peningkatan kualitas sarana prasarana kota. Antara lainnya adalah perbaikan jalan, penataan utilitas hingga normalisasi saluran air (sungai). Dengan begitu sehingga pembangunan tersebut diharapkan sebagai ruang yang inklusif dan akomodatif bagi seluruh masyarakat Jakarta.
“Kita kan tahu bahwa masyarakat sudah bayar pajak. Juga sudah mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah provinsi, namun tidak merasakan pembangunan apa-apa. Hal ini yang tidak boleh terjadi. Coba bayangkan, puluhan tahun mereka tidak bisa merasakan pembangunan,” ucapnya, miris.
HM Idris juga menuturkan bahwa Jakarta sebagai Kota Global tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Dalam Pergub tersebut, tercantum ratusan Rukun Warga (RW) kumuh yang harus dirapikan.
“Seharusnya ya dilengkapi dengan pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang. Bahkan pelaksanaannya pun harus dipercepat pula,” imbuhnya.
Untuk kedepannya, pinta HM Idris, orientasi penataan pembangunan harus dilakukan mulai dari pinggiran kota Jakarta. Seperti wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Begitu pula dengan Kepulauan Seribu. Bahkan setiap warga punya hak yang sama untuk tinggal di Jakarta. Termasuk di dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup.
Sedangkan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi kepengawasan, secara aktif memantau pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, permukiman, sumber daya air dan tata ruang agar berjalan tepat sasaran dan merata. Arahnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini belum tersentuh secara optimal.
Bukan hanya itu saja. Komisi D DPRD DKI Jakarta, juga mendorong transparansi, efisiensi anggaran serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Harus terjalin sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif.
“Maka itu, kami sangat optimistis, nex Jakarta dapat tumbuh sebagai kota yang tidak hanya maju secara fisik. Tetapi juga merata manfaatnya bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali,” tutup HM Idris. © RED/AGUS SANTOSA
