JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Legislator (Anggota DPRD) DKI Jakarta Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, serius menyoroti pernyataan Gubernur Pramono Anung soal pihaknya tengah menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian di Ibukota Jakarta untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warganya.
Ditambahkan Bun Joi bahwa Pemprov DKI harus memperbaiki beberapa permasalahan mendasar terkait isu perumahan untuk memastikan programnya dapat berjalan secara optimal.
“Yang jelas masih ada beberapa perbaikan mendasar yang perlu dilakukan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik ke depannya,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Sedangkan salah satu permasalahan yang diungkit oleh Bun Joi adalah kendala yang dialami oleh warga ketika mengakses aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim).
Masih menurut Bun Joi bahwa Sirukim memainkan peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap hunian-hunian di Ibukota. Akan tetapi, aplikasi tersebut terkadang memberikan informasi yang tidak akurat mengenai ketersediaan hunian kepada para warga.
“Tentunya Slsebagai contoh, aplikasi Sirukim kadang masih bermasalah. Warga yang menggunakannya untuk mencari hunian kosong mendapatkan informasi keliru dari situ. Katanya, ada hunian yang kosong, tetapi ketika dicek langsung ke lapangan ternyata sudah terisi,” ungkapnya.
Bukan hanya itu saja. “Hal sesederhana itu saja masih perlu diperbaiki terlebih dahulu. Warga perlu menerima informasi – informasi yang benar, sehingga dapat memilih huniannya dengan baik di berbagai tempat yang akan dibangun nantinya,” imbuhnya.
Sementara itu terkait permasalahan yang lebih besar lagi, Bun Joi juga mengungkit Laporan Hasil Pemriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa Jakarta berpotensi kehilangan Rp 103 miliar dari tunggakan-tunggakan sewa, listrik, air dan piutang lainnya penghuni rumah susun (rusun) di beberapa tempat.
“Belum lagi kita membahas adanya tunggakan bernilai miliaran rupiah yang belum dibayarkan oleh oara penghuni rusun,” ungkap dia.
Hal tersebut, kata Bon Joi lebih lanjut, juga menyangkut berbagai jenis tagihan. Termasuk salah satunya adalah tagihan sewa yang belum dilunasi. “Ini juga menjadi persoalan serius karena bisa membebani keuangan Pemprov DKI ketika ingin membangun hunian-hunian baru lagi ke depannya,” pungkasnya. © RED/AGUS SANTOSA