OLEH : AGUS SANTOSA
SEPANJANG 80 tahun berlalu, negeri Republik Indonesia (RI) ini sudah merdeka. Tak lagi dalam kungkungan penjajah. Bahkan lewat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta sebagai manusia pilihan bagi negeri tercinta ini, akhirnya dapat mempersatukan Indonesia.
Kedaulatan negeri bisa diraih dan Indonesia pun mencatatkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Pengakuan dari lembaga Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sudah membuktikannya. Meski tak segampang membalikan telapak tangan, ketika teriakan yel-yel ‘Merdeka’ akhirnya bisa terkabul.
Kendati untuk pencapaian itu, harus dibayar mahal lewat perjuangan rakyat dan para pahlawan nasional. Yang kurun waktunya sampai ratusan tahun lamanya. Mereka pun sampai harus rela meregang nyawa, karena gugur ditangan bangsa penjajah.
Setelah ‘Merdeka’, Indonesia mulai menatap masa depan. Tentu dengan harapan, membangun bangsa dan negara ini, agar dapat mensejahterakan rakyatnya. Begitu pun dengan pembangunan fisik, dimana mulai tersebar di seluruh antero. Ketahanan pangan bisa dicapai, karena Indonesia sebagai negara agraris.
Bidang pertanian bisa diandalkan. Hal tersebut jelas tidak lepas dari program Repelita yang dilaksanakan Pemerintahan Orde Baru (Orba). Setelah Ir Soekarno, Presiden kedua Soeharto, lambat laun dapat membangun Indonesia. Selain itu juga dapat menjaga stabilitas negara.
Pemimpin nasional berikut, juga mampu meletakkan dasar bangsa dan negara secara baik. Mulai dari kepemimpinan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka itu setidaknya mampu menjaga eksistensi Indonesia dimasa depan.
Tapi, setelahnya, Indonesia malah dihadapkan oleh problematika bernegara yang sungguh bikin kecewa kita semua. Faktor ambisi dan keserakahan yang ingin ‘menguasai’ Indonesia lewat kekayaan alam serta kedaulatan bangsa dan negara, mulai muncul dan merusak Indonesia.
Malah bukan hanya itu saja. Produk hukum dirusak, kehidupan beragama tercabik, karena Pemerintah begitu memusuhi umat Islam – dimana menjadi mayoritas masyarakat Indonesia. Padahal, peran ulama dimasa perjuangan kemerdekaan dulu, ikut menjadi penentu Indonesia mencapai kemerdekaannya.
Sampai-sampai proses ‘Pemilu’ pun yang jauh dari azas ‘Luber dan Jurdil’ untuk menang secara jujur, begitu mengusik masyarakat secara kasat mata. Begitu banyak korban meninggal dunia, karena prose Pemilu. Tapi, kemenangan itu sendiri, dianggap bukan sebagai cacat bernegara. Dari situlah, ada muncul kecurigaan bahwa Indonesia sebagai negara besar dan kaya akan sumber daya alamnya, ikut menjadi rebutan negara-negara besar di dunia.
Kekayaan emas dan uranium di Papua, nikel dan batu bara di sejumlah provinsi di Indonesia – seakan menjadi incaran dari pihak luar yang ingin menguasai atau mengeruk keuntungan. Caranya, oknum-oknum pejabat di negeri ini, bagaikan ‘kena sirep’ oleh sogokan-sogokan, sehingga kekayaan sumber daya alam Indonesia bagai tergerus oleh pihak-pihak yang bisa disebut sebagai pengkhianat bangsa.
Mereka para pengkhianat bangsa semakin kaya raya, sedangkan masyarakat Indonesia, tidak sedikit yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Bahkan untuk sekadar membiaya pendidikan anak-anaknya sampai ke Perguruan Tinggi (PT) saja, tak mampu. Begitu ironinya memang
Rasanya patut memberikan catatan tersendiri, ketika Indonesia memasuki di era Pemerintahan RI, setelah SBY. Bangsa Indonesia bagai tertipu oleh sosok yang merakyat, karena faktanya memimpin dengan pencitraan yang tiada henti. Tapi, kebijakan-kebijakannya merupakan kontra produktif dari keinginan masyarakat yang sebenarnya.
Hal yang paling mengecewakan ketika bangsa Indonesia tahu siapa jati diri sosok pemimpin yang semua dipuja-puji merakyat tersebut. Justru telah menipu rakyat/bangsa Indonesia dengan latar belakang pendidikannya. Bisa dibayangkan untuk menjadi orang ‘nomor satu’ di Indonesia, begitu berani tanpa ada rasa malu dan moral – harus mengaku-ngaku alumni sebuah univeristas ternama di Indonesia.
Berbagai dalil untuk membenarkan dirinya adalah tamatan atau alumni dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta – terbantahkan. Malah memilih memperkarakan anak bangsa yang secara jujur ingin tahu, benarkan Presiden RI yang dua kali memimpin Indonesia (2014 – 2019) dan (2019 – 2024) – memiliki ijasah sesuai pendidikan formal yang ditempuhnya.
Tak salah jika gumaman atau teriakan masyarakat Indonesia, dari kalangan awam maupun terdidik, kemudian menilai kalau ‘kita semua’ telah tertipu selama 10 tahun lamanya. Dampak globalnya : Kenapa kita seperti negeri yang tak punya rasa malu
Berikut fakta-fakta jika seseorang menyembunyikan kepalsuannya dan bahkan diungkapkan secara terbuka di publik :
1. Pengakuan terhadap seorang dosen pembimbing saat kuliah tapi malah terbantahkan
2. Sebut bahwa ijasah itu tidak perlu, sedangkan yang lebih penting adalah skill atau kemampuan
3. Tak konsisten atau berbanding terbalik antara statemen yang diucapkan dengan tindakannya selama menjadi pemimpin
4. Tak berani menunjukkan fisik ijasah yang diakui asli, terutama dalam persidangan di pengadilan
5. Memilih jalan kontra produktif terhadap anak bangsa yang berharap kejujurannya selama ini
6. Hilangnya data-data pribadi saat mengajukan ke lembaga resmi KPU Daerah dan KPU Nasional (RI)7. Juga puluhan kebohongan yang bisa dibuktikan lewat jejak digitalnya. (***)
(PENULIS : AGUS SANTOSA adalah Wartawan Senior Ibukota dan Pemerhati Masalah Pemerintah, kini tinggal di Bekasi)