JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Pemerintah berani memastikan bakal merespon cepat di dalam penanganan pasca bencana. Oleh karenanya bentuk kolaborasi yang dibangun antara pemerintah dan Non-Governmental Organization (NGO), diharapkan ebih menguatkan masyarakat di dalam menghadapi bencana itu sendiri.
Penegasan di atas disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno saat menjadi keynote speaker di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 (Sweat Seventy) Humantarian Forum Indonesia (HFI) yang diadakan pada Rabu (24/9/2025) kemarin di Hotel Fullman, Jakarta.
Sedangkan respon cepat tersebut, menurut Pratikno lebih lanjut, diarahkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terdampak, khususnya terkait hunian tetap dan pemulihan wilayah. Termasuk juga pemberdayaan masyarakat pasca bencana.
Selanjutnya, Menko Praktikno juga menekankan bahwa langkah cepat pemerintah harus berjalan seiring dengan akuntabilitas tata kelola. “Jadi, sinergi ini yang penting bagi kita adalah untuk tata kelola. Di satu sisi kita harus merespon secepat mungkin kebutuhan masyarakat, namun pada sisi lain kita harus mengikuti tata akuntabilitas,” katanya.
Menurutnya lagi bahwa di Indonesia terdapat 4000-5000 kasus bencana per tahunnya. Sehingga kedepan tantangan yang kita hadapi semakin berat. “Bahkan, kita menghitung kerugian akibat bencana mencapai Rp 600 triliun per tahun. Indonesia ini gudangnya bencana. Makanya, kita harus tahu mana yang kurang, sehingga kita semua harus mendukung Gerakan Kita Tangguh,” ucapnya, panjang lebar.
Pada bagian lain, dikatakan Menko PMK, betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kecepatan respon dengan kepatuhan terhadap regulasi. Mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) saat ini hanya dapat digunakan dalam kondisi tanggap darurat untuk merespons bencana secara cepat.
“Jika untuk pembangunan rumah masyarakat, apa bisa pakai DSP? Kalau tidak bisa pakai DSP, ya harus menunggu bantuan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari Kemenkeu,” urainya, lagi.
Skema Hibah RR akan diterapkan di delapan wilayah yang masih menghadapi persoalan hunian tetap dan pemulihan pasca bencana. Contognya seperti di Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Mamuju dan Majene (Sulawesi Barat), Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat), Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), Kabupaten Nduga (Papua Pegunungan), Kabupaten Nagakeo (NTT) serta Provinsi Bali.
Namun untuk mempercepat penanganan, tambah Pratikno, pemerintah mendorong daerah segera menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) sebagai syarat pengajuan hibah ke Kementerian Keuangan.
Melalui kesempatan yang sama Menteri Agama (Menang RI) Prof Dr KH Nazarudin Umar MA, juga ikut menjadi pembicara kedua, setelah Menko PMI Pratikno. Bahkan, pemaparannya mendapat respon positif dari ratusan peserta dialog yang turut hadir dan berlangsung sejak pagi hingga sore hari.
Prof KH Nasaruddin Umar menegaskan bahwa agama harus memberi arah bagi setiap kerja kemanusiaan. Agama juga harus menjadi direction kita. Hal itu apabila agama memandu, kerja kemanusiaan bakal lebih melahirkan kebaikan.
“Tentu saja, apa yang dilakukan HFI ini, sangatlah tepat. Juga perlu terus dioptimalkan,” ungkap Menag RI seraya mempertegas bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi fondasi moral yang kokoh bagi aksi kemanusiaan.
Sementara itu Ketua Umum Humanitarian Forum Indonesia (HFI) M Ali Yusuf mengatakan bahwa NGO bersama tokoh-tokoh agama, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan para jemaah masjid telah berkontribusi sangat besar di dalam penanganan bencana di Indonesia.
“Sebut saja di dalam berbagai kejadian bencana. Seperti saat kejadian tsunami di Aceh 2004, gempa Cianjur 2019, gempa Palu 2018 dan lain-lain. Betapa peran para tokoh agama, pengurus DKM dan jemaah sangat besar,” ungkapnya.
Kemudian, M Ali Yusuf menambahkan bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-17 Humanitarian Forum Indonesia ini yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT RI) ke-80 dan Hari Kemanusiaan se-Dunia 2025, HFI menyelenggarakan rangkaian kegiatan bertajuk Indonesian Humanitarian Dialogue 2025 yang bertemakan : ‘Harmonisasi menuju Dampak – Kolaborasi Kemanusiaan yang Berkelanjutan dan Bermartabat’.
Tidak kurang dari 20 NGO yang merupakan anggota HFI telah berkomitmen di dalam berkolaborasi kemanusiaan yang berkelanjutan dan bermartabat.
Berikut ini adalah anggota HFI : 1. MDMC, 2.Dompet Dhuafa 3.actoliance 4. Wahana Visi 5. Caritas 6. ACC) PPKM, 7. Human Initiative, 8. YCWS, 9. Habitat, 10. Rebana Indonesia 11. Rumah Zakat 12. LPBI NU, 13. Baznas 14. ADRA 15. AMCF 16. YKMI, 17. NH Nurul Hayat 18. Peduli, 19. World Harvest, 20. Andra. © RED/AGUS SANTOSA
