JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Penghapusan tunggakan premi BPJS Kesehatan terhadap jutaan peserta yang dilakukan Pemerintah, mendapat apresiasi positif dari Rekan Indonesia. Bahkan dinilai sebagai kebijakan yang strategis dan membuktikan Pemerintah masih berpihak ke rakyat kecil.
Menurut Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, kebijakan tersebut jelas-jelas merupakan bentuk keberpihakan nyata Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat kecil yang selama ini kesulitan memenuhi kewajiban iuran karena tekanan ekonomi.
“Jadi, saya melihatnya langkah Presiden Prabowo adalah keputusan kemanusiaan yang patut diapresiasi. Dengan penghapusan tunggakan ini, jutaan keluarga kembali bisa mengakses layanan kesehatan tanpa rasa khawatir. Ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi bentuk nyata keadilan sosial,” tegas Agung Nugroho melalui keterangan tertulisnya yang diterima POSBERITAKOTA, Rabu (22/10/2025).
Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, terdapat sekitar 23 juta peserta dengan tunggakan iuran mencapai Rp 7,6 triliun. Kebijakan pemutihan tersebut yang bakal mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat dan memastikan mereka tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sementara itu sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, juga memastikan lembaganya siap secara teknis untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
“Datangnya arahan Presiden dan Menko PM adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan menghapus tunggakan iuran JKN yang sudah bertahun-tahun. BPJS Kesehatan siap mengimplementasikan kebijakan ini, dan pemerintah mampu menanggung beban finansialnya,” ujar Ali Ghufron di Jakarta, Rabu (15/10/2025) pekan lalu.
Oleh karenanya, Agung Nugroho menilai bahwa dari sisi ilmiah dan ekonomi, kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan peningkatan 10 persen cakupan jaminan kesehatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 1,2 persen karena meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
“Sebab, antara kesehatan dan ekonomi,saling berkaitan. Masyarakat yang sehat lebih produktif dan produktivitas rakyat menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Masih terkait hal itu, Rekan Indonesia beri penilaian bahwa kebijakan penghapusan tunggakan premi BPJS Kesehatan sejalan dengan semangat sila ke-5 dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi wujud nyata politik kemanusiaan Presiden Prabowo dalam membangun sistem jaminan sosial yang inklusif.
“Tentu kami percaya langkah Presiden Prabowo ini menjadi tonggak penting menuju sistem jaminan sosial yang lebih transparan, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat,” pungkas Agung Nugroho. © RED/AGUS SANTOSA