JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, dinilai oleh akademisi Universitas Indonesia (UI) Asra Virgianita S.Sos MA Ph.D masih belum maksimal dan terencana menunjukkan langkah di dalam merespons krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Ungkapan bernada prihatin tersebut di atas disampaikan secara terbuka oleh Asra Virgianita melalui sebuah diskusi kampus bertajuk : ‘Ruang Gelap Distribusi Bantuan Kemanusiaan Ditengah Gencatan Senjata’ yang digelar di Auditorium Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI), Kamis (20/11/2025).
Sedangkan dalam diskusi yang menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, NGO dan insan pers (media) yang pernah terjun ke lapangan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia tersebut, membahas posisi Indonesia dalam isu geopolitik dan kemanusiaan global.
Dikatakan Asra Virgianita lebih lanjut bahwa keputusan Pemerintah mengirim sekitar 20 ribu personel, yakni untuk misi rekonstruksi dinilai tidak menjawab kebutuhan mendesak di lapangan. Bahkan langkah tersebut belum menggambarkan solusi konkret sebagaimana mandat resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November lalu.
“Padahal, seharusnya negara (Pemerintah Indonesia) fokus pada bantuan kemanusiaan yang jelas, terukur serta sesuai kebutuhan. Namun potensi penggiat kemanusiaan (NGO) di Indonesia sangatlah besar, tetapi tidak terkoordinasi dengan baik,” ucap dia kepada media, Kamis (20/11/2025) di Jakarta.
Selanjutnya, Asra Virgianita juga menilai bahwa kebijakan Pemerintah lebih banyak bersifat reaktif ketimbang hasil perencanaan strategis. Termasuk soal langkah-langkah yang diambil belum melalui kalkulasi jangka pendek, menengah dan panjang.
“Kendati bisa disebut serius, tapi malah tidak direncanakan secara matang. Yang jelas, banyak keputusan muncul sebagai respons situasional, namun bukan strategi,” tambahnya.
Asra Virgianita juga menekankan terkait pentingnya koordinasi negara terhadap berbagai kelompok kemanusiaan di Indonesia agar upaya atau pengiriman bantuan kemanusiaan, jauh lebih efektif lagi.
Menyoal tentang koordinasi tersebut, dinilai Asra Virgianita, penting untuk memperkuat citra Indonesia sekaligus menunjukkan keberpihakan terhadap korban genosida di Palestina.
Bahkan dirinya menjelaskan bahwa UI selama ini terus menunjukkan komitmen melalui diskusi publik, riset serta advokasi kepada pemerintah. Sebab, di tahun 2023 lalu, UI memberikan bantuan langsung dalam rangka Hari Internasional Solidaritas Palestina.
“Saat itu kami membentuk Palestina Center sebagai komitmen institusi. Ada juga kelompok mahasiswa yang aktif, sebut saja seperti Soliditas Justice for Palestine,” urai perempuan yang juga dikenal sebagai dosen bidang ilmu Hubungan Internasional UI tersebut.
Pada bagian lain lagi, Asra Virgianita menyebutkan bahwa lembaga kemanusiaan (NGO) di Indonesia, memiliki kapasitas yang beragam. Mulai dari bidang kesehatan hingga infrastruktur. Namun tanpa koordinasi negara, berbagai upaya tersebut berjalan sendiri-sendiri.
“Padahal jika dipetakan dan sekaligus dikoordinasikan dengan baik, kita bisa menentukan sektor intervensi yang tepat. Ini sekaligus menunjukkan dukungan negara terhadap inisiatif masyarakat,” ungkapnya, lagi.
Lalu, Asra Virgianita mengatakan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina, juga merupakan bagian dari ‘utang sejarah’ yang belum terjawab hingga kini.
Akibat ketidakjelasan posisi politik luar negeri Indonesia, disoroti Asra Virgianita. Terutama ketika Pemerintah berusaha merapat ke Amerika Serikat dan sekaligus ingin tampil sebagai pemimpin negara-negara Global South.
“Nah, saya justru belum melihat kecerdasan negara dalam membangun posisi tawar tersebut. Sampai-sampai negara lain pun akan mempertanyakan keseriusan Indonesia,” katanya.
Ditambabkan Asra Virgianita bahwa berbagai kebijakan yang muncul cenderung bersifat individual seorang Presiden Prabowo. Selain tidak mencerminkan desain strategis Pemerintah. Pola komunikasi yang satu arah dan kurangnya pemahaman mendalam tentang dinamika internasional, juga disebut menjadi hambatan.
“Ada keinginan tampil lebih global dibanding era sebelumnya. Namun begitu justru terlihat berlebihan dan tidak memiliki rancangan kebijakan yang jelas,” kritiknya.
Sedangkan Titi Moektijasih dari
Humanitarian Affairs Analyst at UN OCHA, turut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia disarankan meniru Jepang dan Malaysia dalam penanganan isu krisis kemanusiaan. Khususnya adalah peran dalam penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
‘Kenapa? Karena, Jepang memiliki kemampuan terbaik dalam pengelolaan krisis kemanusiaan global. Yakni khususnya penanganan bantuan untuk Palestina. Tak bisa dipungkiri bahwa Malaysia jauh lebih baik dari Indonesia,” tutur Titi Moektijasih, mengakhiri. © RED/AGUS SANTOSA
