JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Pengamat kebijakan publik dan pemerintahan yang juga dikenal sebagai Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto mencermati bahwa tingkat kemacetan di Ibukota Jakarta saat ini justru semakin parah.
Menurut pria yang sehari-hari dipanggil dengan panggilan akrab SGY tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Jakarta harus menghadapi realitas kemacetan. Bahkan kondisinya semakin bertambah hari tidak kunjung mereda dan fakta itu justru semakin membebani aktivitas dan produktivitas warga.
Terkait adanya penurunan peringkat kemacetan Jakarta dalam rilis Tomtom Traffic Index 2024, menurut SGY, bukanlah gambaran dari sebuah keberhasilan. Apalagi patut diketahui bahwa dalam rilis tersebut, menyebutkan Jakarta di posisi kelima sebagai kota termacet di Indonesia
“Yang jelas, masyarakat tidak butuh kabar peringkat turun. Namun yang dibutuhkan adalah bukti nyata bahwa perjalanan makin cepat dan nyaman,” tegas SGY.
Disebutkan berdasarkan data Tomtom menunjukkan waktu tempuh 10 kilometer kini mencapai 25 menit 31 detik, naik dibanding 23 menit 20 detik pada 2023. Hal itu jelas bisa sebagai bukti bahwa kemacetan tambah parah, bukannya malah membaik.
Dalam pengamatan SGY lebih lanjut, perubahan metodologi Tomtom dari persentase kemacetan menjadi waktu tempuh 10 kilometer sejak 2022,sering disalahpahami sebagai perbaikan situasi. Apabila melihat angka waktu tempuh, trend menunjukkan perburukan mobilitas warga.
Sedangkan diluar Tomtom, SGY juga menyoroti INRIX 2024 Global Traffic Scorecard yang bahkan menempatkan Jakarta di peringkat ke-7 kota termacet di dunia, naik dari posisi 10 pada tahun sebelumnya.
Pada bagian lain, SGY melalui analisnya menyebutkan bahwa pengemudi di Jakarta kehilangan rata-rata 89 jam per tahun akibat kemacetan. “Bahkan, lembaga internasional seperti INRIX mencatat kecepatan rata-rata di pusat Jakarta hanya 20 km/jam. Hal ini bukti kuat bahwa kebijakan transportasi tidak berjalan efektif,” tegasnya.
Menurut SGY lebih lanjut bahwa kemacetan di Jakarta berdampak kompleks. Di antaranya menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp 65-100 triliun per tahun. Selain menambah polusi udara, memicu stres, kelelahan, juga menurunkan kesehatan mental warga.
Karena itulah, SGY berharap agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno, memberikan perhatian serius terhadap data dan fakta soal kemacetan tersebut.
“Kenapa? Kemacetan adalah masalah nyata, bukan persepsi. Maka itu, Pemprov DKI harus mengambil langkah strategis, bukan sekadar bangga dengan peringkat. Saatnya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan total terhadap Dinas Perhubungan DKI Jakarta,” pungkas SGY saat dihubungi POSBERITAKOTA, Kamis (11/12/2025). © RED/AGUS SANTOSA
