JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Rencana aksi demo para buruh yang tak puas atas kenaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI jadi Rp 5,7 juta, menurut Wakil Gubernur Rano Karno, sangatlah wajar. Namun, Pemprov DKI tetap bakal mencari jalan keluar atas ketidakpuasan kelompok buruh tersebut.
“Hal ini kan artinya sebuah realita yang terjadi Jakarta. Duduk bersama, lalu kesepakatan terjadi. Jadi, kalau memang timbul ada ketidakpuasan, ya itu sangat wajar. Begitulah dinamika kehidupan. Karena itu nanti kita cari jalannya seperti apa,” janji Wagub Rano Karno kepada media yang menemuinya di kawasan Jakarta Timur, Minggu (28/12/2025).
Namun begitu, kembali dijelaskan Wagub Rano Karno bahwa penetapan UMP tidak diputuskan secara sepihak. Sebab, keputusan tersebut dibahas di Dewan Pengupahan yang beranggotakan unsur tripartit: pemerintah daerah, perwakilan buruh dan pengusaha.
“Meski Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub, itu melalui proses panjang. Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes? Itu kembali kepada hak. Ada mekanismenya, bisa Peratun, bisa PTUN. Itu mekanisme biasa,” paparnya, memberi tanggapan.
Pada bagian lain, ditambahkan Wagub Rano Karno, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai bentuk subsidi untuk meringankan beban buruh. Mulai dari transportasi hingga program Sembako murah, diluar UMP yang sudah diketok.
“Maka itu, marilah kita duduk bersama. Naik jadi Rp 5,7 juta, sebetulnya komponen Jakarta juga mengeluarkan subsidi untuk teman-teman buruh. Misalnya apa? Transportasi, Sembako murah. Hal itu komponen untuk meningkatkan,” tegas Wagub Rano Karno.
Seperti diketahui, rencananya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menggelar aksi demonstrasi untuk menolak penetapan UMP DKI Jakarta, 29 – 30 Desember besok. Demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan kelompok buruh terhadap penetapan UMP di sejumlah provinsi yang dinilai belum sesuai dengan rekomendasi.
Terkait aksi serempak dua hari di Istana Negara dan atau DPR RI pada tanggal 29 Desember 2025 dan dilanjutkan tanggal 30 Desember 2025 di tempat yang sama. Rencananya, aksi penolakan penetapan UMP 2026 tersebut akan diikuti ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten. © RED/AGUS SANTOSA
