JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Issue Narkoba seringkali dijadikan Amerika Serikat (AS) sebagai alat legitimasi pembenaran moral untuk melakukan intervensi terhadap negara berdaulat. Demikian penilaian yang dilontarkan Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho.
Bahkan dirinya menyebut secara gamblang bahwa invasi Amerika Serikat ke Panama pada tahun 1989 silam, bisa sebagai contoh dari pola tersebut.
“Panama 1989 menunjukkan bahwa narasi perang melawan Narkoba seringkali tidak berdiri sendiri. Malah dijadikan semacam instrumen politik untuk mengamankan kepentingan strategis Amerika Serikat,” tegas Agung Nugroho dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Adapun invasi yang dikenal sebagai Operation Just Cause tersebut, menargetkan Presiden Panama Manuel Noriega yang dituduh terlibat jaringan narkotika internasional dan mengancam keamanan warga Amerika Serikat. Operasi itu sendiri melibatkan puluhan ribu tentara AS dan berujung pada penangkapan Noriega yang kemudian diadili di Amerika Serikat.
Ditambahkan Agung Nugroho, tuduhan terlibat Narkoba terhadap Noriega tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik saat itu. Terutama menjelang pengalihan kendali Terusan Panama dari Amerika Serikat kepada pemerintah Panama.
“Sedangkan masalah utamanya adalah bukan sekadar Narkoba. Tetapi, kekhawatiran Washington kehilangan kontrol atas jalur perdagangan strategis dunia,” urainya.
Kembali ditegaskan Agung Nugroho bahwa sebelum dicap sebagai narco-dictator, Noriega justru memiliki hubungan panjang dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA). “Ketika masih sejalan dengan kepentingan Amerika, Noriega dipelihara. Saat ia membangkang, narasi kriminalisasi mulai dibangun,” debutnya.
Pada bagian lain, Agung Nugroho juga menilai pola serupa dapat dibaca dalam hubungan Amerika Serikat dengan Venezuela saat ini. Presiden Venezuela Nicolás Maduro selama bertahun-tahun menjadi sasaran sanksi ekonomi dan tuduhan keterlibatan kejahatan lintas negara oleh Washington, tuduhan yang dibantah Pemerintah Venezuela.
“Sebab, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Sejarah menunjukkan, ketika sebuah negara memiliki sumber daya strategis dan pemimpinnya tidak tunduk, maka issue keamanan global kerap dijadikan pintu masuk tekanan,” telisiknya.
Selanjutnya, Agung Nugroho menegaskan bahwa praktik semacam ini berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional. “Jika intervensi selalu dibenarkan atas nama moralitas sepihak, maka konsep kedaulatan menjadi sangat rapuh,” katanya.
Seperti diketahui bahwa invasi Panama 1989 hingga kini masih menjadi salah satu contoh paling kontroversial dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca-Perang Dingin. Perbandingan dengan situasi Venezuela, menurut Agung Nugroho lagi, seharusnya menjadi pengingat bahwa dalih keamanan kerap menyembunyikan kepentingan geopolitik yang lebih besar. © RED/AGUS SANTOSA
