JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Sebagai organisasi Masyarakat Madura Asli (Madas Nusantara) tergerak meluncurkan lembaga pengawasan The Jakarta Watch (JW), dimana bakal fokus membantu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam mengawasi pembangunan Kota Jakarta.
Baik itu dari perilaku korupsi dan abuse of power Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun aparat Pemda DKI Jakarta guna terciptanya Good Clean Governance (CGC) bagi pembangunan yang adil dan mensejahterakan masyarakat.
“Sebab, Madas Nusantara menilai bahwa Jakarta merupakan kota yang memiliki kompleksitas pembangunan yang besar. Apalagi itu di kota Jakarta ini hampir semua etnis ada. Sedangnan APBD-nya sangat besar mencapai Rp 95 triliun. Tanpa ada pengawasan civil society abuse of power bisa terjadi,” tegas Ketua Umum (Ketum) Madas Nusantara, KRH HM Jusuf Rizal SH saat dihubungi POSBERITAKOTA di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Disebutkan bahwa Ormas Madas Nusantara merupakan salah satu organ tim pemenangan saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Seluruh warga Madura di Jakarta solid memberikan dukungan tanpa reserve hingga mampu mewujudkan Pramono Anung menjadi Gubernur DKI Jakarta, periode 2025-2030
Sedangkan bagi warga Madura di Jakarta, dikatakan HM Jusuf Rizal SH lebih lanjut, yakni dengan prinsip dimana Bumi Dipijak Disitu Lanfit Dijunjung yang jumlahnya bisa mencapai 400-500 ribuan itu, mendukung Pramono jadi Gubernur DKI Jakarta merupakan sebuah kebanggaan. Apalagi dalam komitmennya Pramono Anung menjajikan akan membangun BLK (Balai Latihan Kerja) untuk membina tenaga kerja warga Madura yang mayoritas pekerja sektor informal.
Mensikapi adanya komitmen yang pernah diucapkan, maka itu Ormas Madas Nusantara merasa terpanggil untuk ikut mengawal berbagai kebijakan dan pengelolaan Pemda DKI Jakarta agar Pramono Anung tidak berakhir seperti beberapa Gubernur di daerah lain yang justru tersangkut masalah hukum.
“The Jakarta Watch (JW) Madas Nusantara akan fokus dalan kegiatan pengawasan pembangunan di DKI Jakarta, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power). Dari analisa Madas Nusantara Institute potensi kebocoran anggaran DKI cukup besar. Kenapa? Iya itu bisa terjadi karena lemahnya pengawasan,” tambah HM Jusuf Rizal SH yang dikenal pula sebagai penggiat anti korupsi, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) tersebut.
Adapun melihat rekam jejak HM Jusuf Rizal SH, pria berdarah Madura-Batak dalam pemberantasan korupsi, medan wilayah Jakarta tidak terlalu sulit. Apalagi sarana informasi terbuka serta jaringan ke KPK (Komisi Pemberabrasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan lainnya, juga dimilikinya.
Masih menurut HM Jusuf Rizal SH, setelah intens selama satu tahun mempelajari dan menganalisa kinerja banyak instansi di DKI Jakarta dan termasuk BUMD, salah satu yang menonjol adalah masih lemahnya pengawasan. Juga karena tidak tegasnya misalnya inspektorat daerah. Mereka tidak independen dan mudah diintervensi. Akhirnya yang punya peran yang memiliki power politik.
Ditambahkannya justru melalui The Jakarta Watch (JW) Madas Nusantara ini, bakal menjadi penyambung lidah masyarakat Jakarta untuk menyampaikan adanya tindak penyalahgunaan wewenang para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, termasuk BUMD-BUMD yang nakal.
Sebagai tambahan informasi, The Jakarta Watch (JW) yang berkantor di Gedung Gajah Tebet itu juga telah menyiapkan saluran hotline WhatsApp (WA) : 0888-9080-471 dan email : [email protected]. Berencana juga bakal menggelar Diskusi Rutin Jakartaku yang secara berkala. Termasuk diskusi publik dengan mendatangkan Dinas-dinas Teknis, jajaran Direksi BUMD maupun kalangan akademisi. © RED/AGUS SANTOSA
