OLEH : AGUNG NUGROHO – KETUM ‘REKAN INDONESIA’
RAMADHAN selalu datang dengan aura spiritual yang kuat. Masjid penuh, ruang publik dipenuhi seruan berbagi, dan wacana kesalehan menguat. Namun di balik atmosfer religius itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan secara serius: apakah puasa hanya berhenti sebagai disiplin personal? Atau, ia sanggup melahirkan solidaritas sosial yang transformatif?
Dalam tradisi sosiologi klasik, Émile Durkheim melihat agama sebagai sumber kohesi sosial. Ritual kolektif memperkuat ikatan dan menciptakan kesadaran bersama. Ramadhan juga menghadirkan momentum itu. Jutaan orang menyesuaikan ritme hidupnya secara serempak. Ada pengalaman komunal yang menyatukan, melampaui sekat kelas dan identitas politik.
Namun solidaritas ritual tidak identik dengan solidaritas struktural. Ia bisa berhenti pada kebersamaan simbolik tanpa menyentuh akar ketimpangan. Di sinilah pendekatan teori konflik menjadi relevan. Karl Marx menekankan bahwa kesadaran sosial lahir ketika individu memahami struktur yang melahirkan ketidakadilan. Pengalaman lapar dalam puasa berpotensi menjadi jembatan menuju kesadaran itu.
Tetapi potensi bukan jaminan. Lapar selama Ramadhan adalah pengalaman yang disengaja dan dibatasi waktu. Sementara bagi sebagian warga, lapar bukan ritual, melainkan kondisi permanen akibat kemiskinan struktural. Jika pengalaman spiritual itu tidak mendorong refleksi atas realitas sosial, maka ia berhenti sebagai latihan individual yang steril dari dimensi politik.
Di sinilah perspektif Islam pembebasan menawarkan koreksi. Asghar Ali Engineer menegaskan bahwa agama harus dibaca sebagai kekuatan emansipatoris. Tauhid bukan hanya afirmasi teologis, tetapi juga penolakan terhadap segala bentuk dominasi. Sementara Kuntowijoyo merumuskan pentingnya transformasi nilai-nilai profetik ke dalam praksis sosial yang konkret.
Dalam kerangka itu, puasa adalah proses pendidikan etis dan sosial. Ia melatih pengendalian diri ditengah budaya konsumsi yang agresif. Ia menanamkan empati melalui pengalaman langsung. Namun empati saja tidak cukup. Islam pembebasan menuntut keberpihakan dan perubahan struktur.
Setiap Ramadhan, publik disuguhi agenda santunan, pembagian takjil, dan paket Sembako. Itu penting sebagai ekspresi solidaritas. Tetapi, solidaritas yang berhenti pada karitas musiman berisiko menjadi kosmetik moral. Ia meredakan rasa bersalah, tanpa menggugat sistem yang melahirkan ketimpangan.
Solidaritas sosial yang substantif harus bergerak lebih jauh. Ia menuntut kebijakan publik yang berpihak pada kelompok rentan, distribusi ekonomi yang adil, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga. Puasa, dalam konteks ini, dapat menjadi sekolah kesadaran sosial. Ia menghubungkan dimensi spiritual dengan tanggung jawab kolektif.
Ramadhan juga sejatinya menguji konsistensi antara ibadah dan keberpihakan. Lapar bukan tujuan, melainkan instrumen refleksi. Jika pengalaman itu melahirkan kepekaan terhadap ketidakadilan dan mendorong tindakan kolektif, maka puasa menemukan makna sosialnya.
Sebaliknya, jika ia berhenti pada ritual yang khusyuk namun abai terhadap ketimpangan, maka solidaritas yang lahir darinya hanya bersifat temporer. Dalam situasi ketidaksetaraan yang terus melebar, pertanyaan tentang fungsi sosial puasa tidak bisa lagi ditunda.
Ramadhan bukan sekadar musim religius. Ia adalah momen untuk menakar ulang relasi antara kesalehan pribadi dan tanggungjawab sosial. Di situlah solidaritas diuji: apakah ia sekadar peristiwa tahunan? Atau menjadi komitmen yang berkelanjutan. (***/goes)
(PENULIS : AGUNG NUGROHO adalah Ketua Umum REKAN Indonesia, tinggal di Jakarta)