JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Dalam acara town hall meeting di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM) yang diadakan Rabu (15/4/2026) oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dihadiri sebanyak 860 peserta. Mereka terdiri atas perangkat daerah, walikota dan bupati, camat, lurah serta perwakilan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari seluruh kelurahan di Jakarta.
Sedangkan pertemuan itu sendiri menjadi ruang bersama untuk memperkuat tata kelola penanganan pengaduan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menegaskan pentingnya integritas seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Saat memberi sambutan, Gubernur Pramono Anung menuturkan town hall meeting juga menjadi bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan kinerja PPSU. Ia mengingatkan, tidak boleh ada lagi praktik yang mencoreng wajah Jakarta.
“Tekad kami terus memperbaiki sistem dan tata kelola agar lebih transparan dan terbuka. Masukan, saran serta kritik dari masyarakat adalah modal utama bagi kami untuk berbenah,” katanya.
Adapun terkait pelanggaran yang sempat terjadi, Gubernur Pramono Anung mengungkapkan bahwa tiga petugas PPSU telah diberikan surat peringatan pertama (SP1) dan mendapat kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerja. Selain itu, sejumlah pejabat terkait, termasuk lurah setempat, telah dibebastugaskan untuk menjalani pembinaan.
Pada bagian lain ubernur Pramono Anung menegaskan bahwa PPSU harus tetap difokuskan pada penanganan drainase mikro, kebersihan lingkungan, serta perawatan fasilitas umum di tingkat kelurahan. Adapun penanganan sistem air berskala besar, seperti sungai, waduk, dan saluran penghubung, menjadi kewenangan dinas teknis terkait.
Sementara dalam hal menjalankan tugas di lapangan, Gubernur Pramono menyebut keterbukaan seluruh jajaran, khususnya camat dan lurah, menjadi kunci keberhasilan. Setiap pengaduan warga harus ditangani secara cepat, tuntas dan berkualitas.
“Seluruh jajaran harus terbuka terhadap kritik serta memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Ini menjadi kunci agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan warga,” ungkapnya.
Tak lupa Gubernur Pramono Anung juga menekankan peran strategis jajaran kewilayahan sebagai perpanjangan tangan gubernur di lapangan. Camat dan lurah dituntut mampu memetakan serta menyelesaikan persoalan sejak dini, sebelum berkembang menjadi krisis.
Disebutkan bahwa penguatan integritas, etika pelayanan, dan transparansi merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI Jakarta.
Dikatakan Gubernur Pramono Anung mengatakan, koordinasi antarperangkat daerah dan jajaran kewilayahan perlu terus diperkuat agar penanganan pengaduan masyarakat tidak terhambat ego sektoral. Ia mengibaratkan kinerja Pemprov DKI Jakarta sebagai sebuah orkestra yang harus berjalan selaras untuk menghasilkan kinerja optimal.
“Diharapkan Jakarta akan menjadi lebih baik jika seluruh jajaran bekerja secara terkoordinasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak, termasuk PPSU sebagai ujung tombak di lapangan,” ungkapnya.
Melalui pertemuan ini, Gubernur Pramono berharap seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta semakin solid dalam membangun budaya kerja yang responsif, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian masalah warga.
“Saya berharap, melalui pertemuan ini, kita dapat memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih responsif, transparan, dan dapat dipercaya,” tutupnya. © RED/AGUS SANTOSA
