Legislator DPRD DKI, Nuchbatillah Ingatkan Pansus Fasos-Fasum Harus Berani Tertibkan Pengembang Nakal

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Legislator (Anggota DPRD DKI Jakarta), H Nuchbatillah SH mendorong dan sekaligus mengingatkan agar Panitia Khusus (Pansus) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum), harus beranj menertibkan pengelolaan aset lahan pengembang nakal di Jakarta.

Pasalnya, menurut Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut, semakin banyak kasus pengaduan masyarakat terkait status kepemilikan tanah. Bahkan mereka berani mengadukan langsung dengan mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

“Seba, permasalahan atau kasus tanah, justru sering kami temukan saat beraudiensi dengan warga Jakarta,” tegas H Nuchbatillah SH dalam keterangannya dengan media, Jumat (17/4/2026) kemarin.

Dikatakannya bahwa hingga saat ini, ternyara masih banyak pengembang yang belum menyerahkan kewajiban Fasos-Fasum ke Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan ironisnya terdapat Fasos-Fasum yang belum serah terima ke Pemprov, namun sudah dimanfaatkan oleh pengembang.

“Yang lebih memprihatinkan malah banyak Fasos-Fasum diperjualbelikan oleh pengembang- – pemgembang nakal,” ungkap H Nuchbatillah SH menambahkan.

Padahal, pihaknya memainta agar penerimaan aset harus secara tertib dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum. “Jadi, penerimaan Fasos-Fasum harus clear and clean, tentu saja agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” harap H Nuchbatillah SH.

Seperti diketahui bahwa melalui Pansus tersebut, Komisi A DPRD DKI Jakarta berharap penataan Fasos-Fasum secara sistematis. Dengan begitu diharapkan kedepannya tidak lagi menimbulkan konflik kepemilikan ditengah masyarakat. © RED/AGUS SANTOSA

Related posts

Dukung Kebijakan Gubernur Pramono, Plt Sekretaris DPW PPP DKI Muhammad Hatta Siap Bantu Gencarkan Sosialisasi Program Pilah Sampah

Gubernur Bali Wayan Koster Sebut Pariwisata Bali Sumbang 55% Devisa Nasional di 2025

Di Kabupaten Badung Bali, BBTF 2026 Rampung dan Transaksi Pariwisata Capai Rp 6,9 Triliun