JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menetapkan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 dalam rapat pleno di Balaikota Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Sedangkan program kerja tersebut mencakup sembilan agenda utama yang dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang inklusif.
Melalui arahannya, Gubernur Pramono Anung menegaskan seluruh program TPAKD 2026 harus berkontribusi terhadap pencapaian target makro pembangunan Jakarta, khususnya penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan rasio gini, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
“Namun dalam kondisi ekonomi saat ini, seluruh potensi yang dapat menggerakkan ekonomi harus kita optimalkan,” paparnya.
Ditambahkan Gubernur Pramono Anung, sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto, Pemprov DKI Jakarta menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan industri kreatif, dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Pada bagian lain, Gubernur Pramono juga menyoroti dua agenda penting yang perlu diintegrasikan ke dalam program TPAKD. Pertama, pengelolaan sampah melalui skema insentif berbasis keuangan bagi hotel, restoran, kafe, hingga rumah tangga yang mampu mengelola sampah dengan baik. Kedua, pemanfaatan momentum penurunan jumlah RW kumuh melalui pemberdayaan masyarakat.
“Jumlah RW kumuh di Jakarta turun sangat signifikan sejak 2017 hingga 2025. Momentum ini perlu didukung TPAKD melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya kader PKK, Jumantik, Dasawisma dan kelompok perempuan lainnya,” ungkapnya.
Tak lupa Gubernur Pramono juga menekankan pentingnya penguatan program bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah, serta dukungan bagi UMKM agar dapat naik kelas melalui akses kredit, pembiayaan, dan digitalisasi sistem pembayaran.
“UMKM juga harus menjadi perhatian utama, khususnya pelaku UMKM di pasar rakyat dan sektor informal,” ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya mendukung pengembangan Jakarta sebagai Kota Sinema dan pusat industri kreatif nasional. Karena itu, TPAKD diminta terus berinovasi serta memperkuat pemantauan lapangan agar seluruh program berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Penguatan peran BUMD serta pengembangan program Jakarta Entrepreneur juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat fondasi ekonomi Jakarta menuju kota global yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada rapat pleno tersebut juga dipaparkan capaian program TPAKD sepanjang 2025 yang menunjukkan hasil signifikan. Program Level-Up Jakarta Entrepreneur berhasil menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 4.660 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp117,63 miliar.
Sementara itu program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif mencatat pembiayaan kepada 531 UMKM Jakpreneur pada klaster produk senilai Rp26,59 miliar, serta pendanaan produksi film kepada dua rumah produksi pada klaster konten senilai Rp4,3 miliar.
Adapun program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) melampaui target dengan realisasi mencapai 119,08 persen melalui pembukaan lebih dari 341.703 rekening pelajar di lebih dari 675 sekolah di Jakarta.
Program Kerja TPAKD 2026 mengusung tema “Optimalisasi Akses Keuangan pada Sektor Ekonomi dan Kelompok Sasaran Prioritas dalam Rangka Mendukung Jakarta sebagai Kota Global”. Sembilan program utamanya meliputi pengembangan ekonomi kreatif, Level-Up Jakarta Entrepreneur/K-PMR, digitalisasi keuangan inklusif, ekosistem keuangan inklusif Kepulauan Seribu, penguatan keuangan syariah melalui Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), perluasan kepemilikan rekening tabungan pelajar dalam program KEJAR, orkestrasi edukasi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), pengembangan ekonomi hijau (green economy), serta penguatan infrastruktur TPAKD melalui penyusunan peta jalan 2026–2030.
Rapat pleno dihadiri jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodebek, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, para kepala perangkat daerah, hingga direktur BUMD. Pertemuan ini menandai penguatan komitmen lintas sektor dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. © RED/AGUS SANTOSA