BALI (POSBERITAKOTA) – Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan kebijakan penting pada Senin (8/6/2020) di Provinsi Bali. Kebijakan ini berfokus pada pemerataan pembangunan Bali melalui kontribusi 10% Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Langkah ini bertujuan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Pemerintah Provinsi Bali memulai skema pemerataan pembangunan. Kontribusi 10% PHR berasal dari Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar. Dana ini akan disalurkan ke enam kabupaten lain.
Enam kabupaten penerima adalah Jembrana, Tabanan, Buleleng, Bangli, Karangasem, dan Klungkung. Kebijakan ini berlaku di seluruh Provinsi Bali. Ini untuk mendukung pembangunan daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.
Gubernur Koster menyatakan kebijakan ini mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ia menegaskan, “Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan Bali selatan.” Ini guna mempercepat pembangunan infrastruktur.
Skema ini mulai dijalankan pada tahun 2020. Kesepakatan ini tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU). Diharapkan tuntas dalam empat tahun ke depan.
Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar memiliki penerimaan PHR terbesar. Ketiga daerah ini menyepakati kontribusi 10 persen. Ini merupakan bentuk gotong royong pembangunan antardaerah.
Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Infrastruktur di wilayah lain juga harus diperkuat. Ini agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih merata.
Pemprov Bali berharap dukungan pemerintah pusat. Bali berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Ini terutama melalui sektor pariwisata yang kuat.
Langkah strategis ini menegaskan komitmen terhadap pemerataan pembangunan Bali. Diharapkan semua wilayah dapat maju bersama. Ini demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. ® RED/BALI 01