JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Dugaan tindakan arogan yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth (politisi PDIP) terhadap anggota kepolisian yang sedang bertugas atau mengatur lalulintasdi jalan, menuai sorotan luas di masyarakat.
Terkait peristiwa di atas, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta segera memeriksa dugaan pelanggaran etik tersebut.
Bukan cuma itu saja. Lucius menilai jika dugaan tersebut benar, perilaku itu tidak hanya mencoreng citra pribadi. Tetapi, juga dapat merusak marwah lembaga legislatif (DPRD DKI Jakarta) sebagai representasi rakyat.
“Sebab, perilaku anggota dewan itu sungguh memalukan sekaligus menjengkelkan. Sudah keterlaluan karena menuntut penghormatan dari petugas yang sedang menjalankan tugas negara,” ungkap Lucius melalui keterangan tertulisnya yang diterima POSBERITAKOTA, Senin (6/7/2026) malam.
Menurut pandangan Lucius lebih lanjut bahwa anggota dewan seharusnya menjadi teladan dalam menaati aturan. Jadi, bukan menuntut perlakuan istimewa di ruang publik.
Patut diketahui bahwa peristiwa tersebut diduga bermula saat tim gabungan TNI-Polri melakukan pengaturan lalu lintas di kawasan lampu merah Pesing. Saat petugas menutup jalur busway menggunakan water barrier, sebuah mobil berpelat ZZH berhenti dan meminta pembatas dibuka.
Namunlantaran permintaan itu ditolak, pengemudi yang kemudian mengaku sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, diduga nekad menerobos water barrier dan melontarkan kata-kata kasar kepada petugas. Polisi yang bertugas memilih tidak meladeni dan tetap mengarahkan kendaraan agar melanjutkan perjalanan.
Selanjutnya, situasi kembali memanas ketika pengemudi tersebut diduga memutar balik dan menghampiri anggota Polri di lokasi lain hingga terjadi adu mulut. Anggota TNI bersama warga kemudian turun tangan untuk melerai agar keributan tidak meluas.
Jadi atas apa yang terjadi, Lucius menilai tindakan tersebut mencerminkan penyalahgunaan jabatan demi memperoleh privilese. “Alih-alih membantu petugas dengan mematuhi aturan, dia justru meminta perlakuan istimewa. Itu perilaku politisi narsis yang sangat memprihatinkan,” bebernya.
Maka itu pula, Lucius meminta BK DPRD DKI Jakarta segera memeriksa dugaan pelanggaran etik tersebut dengan berbekal rekaman video dan keterangan para saksi. Juga mendesak partai politik tempat yang bersangkutan bernaung untuk mengambil langkah tegas demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Nah, seharusnya kan sebagai wakil rakyat, bisa menjadi teladan dalam menaati aturan. Ketika justru mempertontonkan sikap arogan dan merasa harus dihormati karena jabatan, maka kepercayaan publik akan semakin menurun,” pungkas Lucius. ® RED/AGUS SANTOSA
