JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Lantaran banyak jabatan diisi oleh pelaksana tugas (Plt), Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ) Budi Siswanto, mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi segera melantik pejabat definitif.
Mereka nantinya dapat mengisi jabatan Eselon II, III dan IV yang kosong dengan pejabat definitif. Bahkan, saat ini banyak jabatan yang diemban Pelaksanaan Tugas (Plt), mulai dari Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, kepala dinas, camat hingga lurah.
“Kendati dari sisi aturan sebenarnya masih diperbolehkan. Namun alangkah baiknya, Pak Pj Teguh segera menunjuk dan melantiknya sebagai pejabat definitif,” ucap Budi Siswanto kepada media di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Aktifis yang concern pada masalah Jakarta dan akrab dipanggil ‘Budsis‘, mengatakan bahwa Plt yang di implementasikan saat ini di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merupakan jabatan rangkap. Dari situ dapat dipastikan fokus kinerjanya akan terpecah.
Sebagai contoh, lanjut Ketua FBJ, seperti Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta yang menjadi Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov DKI Jakarta.
Bukan hanya itu saja. Sosok Sigit Wijatmoko yang merupakan pejabat definitif Asisten Pemerintahan Sekdaprov DKI Jakarta, saat ini malah masih menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
“Terkait kompleksitas permasalahan Jakarta, jelas membutuhkan pejabat definitif, dimana yang harus dan bisa fokus pada kerjanya,” katanya, menambabkan.
Dalam pandangan Budi Siswanto juga terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 tentu menjadi persoalan tersendiri karena ada pejabat definitif dan Plt Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbeda komisi.
“Perlu kita ketahui bahwa pembahasan APBD ini juga membutuhkan fokus dan ketelitian. Kalau dia harus mondar-mandir antar Komisi ini tentu juga kurang baik,” ucap.
Ia menambahkan, posisi kepala dinas juga sebaiknya segera diisi pejabat definitif, khususnya di Dinas Sumber Daya Air karena saat ini sudah memasuki musim hujan.
“Pejabat definitif tentu akan lebih memilki rasa tanggungjawab atas amanah jabatan yang diemban,” ucap dia seraya menyoroti masih banyaknya jabatan lurah yang kosong. Padahal, lurah merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Hal ini sudah pasti tidak efektif dan efisien, kita bisa bayangkan ada lurah definitif tapi juga menjabat Plt di kelurahan lainnya. Lurah ini kan sebaiknya harus selalu ada di kantornya untuk melayani warga,” ungkapnya.
Di sisi lain, Budi Siswanto juga mempertanyakan, pemberian gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi pejabat yang merangkap jabatan sebagai Plt. “Sudah terlalu banyak jabatan Plt, bahkan diisi dalam waktu lama. Jangan sampai ada stigma tidak ada ASN DKI yang mumpuni dan regenerasi pejabat di Pemprov DKI mandek,” tegasnya.
Budi Siswanto juga meyakini bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk mencegah banyaknya jabatan yang diisi Plt. “Pak Pj Teguh pernah menjabat sebagai Kepala BPSDM Kemendagri. Saya optimistis beliau aka mampu melakukan pembenahan di Pemprov DKI. Kalau ada pejabat definitif dinilai gagal tentu bisa segera dievaluasi,” tutupnya. ® RED/AGUS SANTOSA
