OLEH : SUGIYANTO (SGY) – EMIK
PERJALANAN karier Marullah Matali menuju posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta adalah kisah dramatis yang penuh liku dan tantangan. Marullah pertama kali menjabat sebagai Sekda pada era Gubernur Anies Baswedan. Pada periode tersebut, ia menerima berbagai tugas termasuk Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 49 Tahun 2022 yang dikeluarkan pada 4 Agustus 2021. Dalam Ingub ini, ada sekitar 100 target capaian yang harus diselesaikan terkait Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.
Instruksi tersebut seolah-olah mengisyaratkan bahwa Marullah memerlukan panduan yang sangat detail, layaknya seorang siswa sekolah dasar yang diberi arahan oleh gurunya. Padahal, sebagai Sekda, Marullah sudah memiliki tanggung jawab penuh untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah tanpa harus menunggu instruksi khusus dari gubernur. Sebagai pejabat tertinggi dalam birokrasi Pemprov DKI Jakarta, seorang Sekda berkewajiban membantu gubernur dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan aturan lainnya, serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai Sekda.
Namun, tekanan terhadap Marullah tidak berhenti sampai di situ. Saat menjalankan tugas sebagai Petugas Haji Daerah (PHD) mulai 16 Juni hingga 5 Agustus 2022, muncul wacana di kalangan Pemprov DKI untuk mengganti Marullah dengan seorang Pelaksana Tugas (Plt) Sekda. Wacana ini mencuat saat Marullah masih berada di Tanah Suci. Namun, rencana tersebut batal terlaksana karena Marullah segera kembali ke Indonesia. Peristiwa ini menjadi babak pahit dalam perjalanan karier Marullah dan mencerminkan adanya ketidakpastian serta tekanan politik di balik pemerintahan saat itu.
Setelah masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir, Marullah Matali sempat dipertimbangkan sebagai kandidat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Namun, Presiden Joko Widodo memilih Heru Budi Hartono, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), untuk mengisi posisi tersebut. Keputusan ini membuat Marullah tersingkir dari daftar kandidat untuk posisi birokrasi tertinggi di DKI Jakarta.
Tidak berhenti di situ, di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono, jabatan Marullah sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta digeser menjadi Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata. Posisi Sekda kemudian diisi oleh Joko Agus Setyono, mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur. Saat itu, muncul spekulasi publik bahwa rotasi ini merupakan batu loncatan bagi Marullah untuk menggantikan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Namun, kenyataannya, Heru Budi tetap menjabat sebagai Pj Gubernur hingga dua tahun lamanya, sementara Marullah tetap berada pada posisinya sebagai Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata.
KEBANGKITA DI ERA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO
PERGANTIAN kepemimpinan nasional pada 20 Oktober 2024, ketika Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden menggantikan Joko Widodo, membawa angin segar bagi tokoh-tokoh Betawi, termasuk Marullah Matali. Dengan diangkatnya Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono, muncul harapan baru bagi Marullah. Pada Jumat, 8 November 2024, Marullah resmi dilantik kembali sebagai Sekda Provinsi DKI Jakarta, menggantikan Joko Agus Setyono yang dipindahkan menjadi Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi (Indagtrans).
Kembalinya Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta adalah bukti nyata bahwa ketulusan, keikhlasan, dan dedikasi pada akhirnya akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa (YME). Keputusan strategis dari Presiden Prabowo Subianto serta peran signifikan Pj Gubernur Teguh Setyabudi menjadi faktor penentu dalam mengembalikan Marullah ke posisi penting ini. Langkah ini menandakan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap aspirasi masyarakat Betawi yang ingin melihat putra daerah mereka berperan dalam birokrasi ibu kota.
UCAPAN TERIMA KASIH DARI MASYARAKAT JAKARTA
TIDAK berlebihan jika masyarakat Jakarta bersyukur kepada Allah SWT atas dilantiknya kembali Marullah Matali sebagai Sekda. Rasa hormat dan terima kasih yang besar pantas disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Pj Gubernur Teguh Setyabudi atas kebijakan bijaksana ini. Meskipun Marullah gagal menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, kembalinya ia sebagai Sekda setidaknya mengobati kekecewaan masyarakat Betawi yang berharap adanya putra asli daerah yang memimpin ibu kota.
Kembalinya Marullah ke posisi Sekda juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dan penghargaan kepada putra daerah yang berprestasi. Terima kasih kepada Tuhan YME, Presiden Prabowo Subianto, dan Pj Gubernur Teguh Setyabudi. Masyarakat Jakarta kini optimis dan siap melangkah maju di bawah kepemimpinan baru yang membawa harapan baru bagi ibu kota.
Dalam konteks Pilkada serentak, atau menjelang Pilkada DKI Jakarta yang akan datang, masyarakat siap mendukung siapa pun yang terpilih dengan keyakinan bahwa Sekda Marullah Matali akan tetap menjadi birokrat setia yang mendampingi pembangunan Jakarta. Kehadirannya sebagai Sekda memberikan harapan bagi masyarakat Jakarta akan kemajuan dan perkembangan yang lebih baik di masa depan. © [***/goes]
[PENULIS : Sugiyanto (SGY)-Emik adalah Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara/Hasrat, kini tinggal di Jakarta]
