OLEH : AGUNG NUGROHO
JAKARTA kembali gaduh! Kali ini bukan soal banjir atau macet, melainkan issue pergantian Sekda DKI Jakarta. Nama Teguh Setyabudi, pejabat tinggi Kemendagri, tiba-tiba digadang – gadang masuk bursa. Masalahnya sederhana : Gubernur pernah berjanji tak akan membawa orang luar ke kursi strategis Balaikota. Sekarang? Janji itu sedang digadaikan.
Publik tentu masih ingat, di awal menjabat Sang Gubernur menekankan pentingnya memberi ruang bagi kader ASN DKI sendiri. Itu janji politik yang manis. Tapi ketika nama Teguh muncul, manisnya berubah asin. Kalau betul ini jalan yang ditempuh, maka kepercayaan publik akan terkikis. Janji politik bukan sekadar bumbu kampanye yang bisa dibuang setelah pesta usai.
Posisi Sekda adalah motor birokrasi. Dialah penggerak mesin administratif yang menopang wajah Jakarta. Menempatkan orang luar yang masa pensiunnya tinggal satu setengah tahun jelas bukan strategi, tapi akrobat birokrasi. Apa yang bisa dikejar dalam waktu sesingkat itu? Reformasi? Program jangka menengah? Hanya sempat angkat koper lalu pamit. Sekda seolah jadi kursi transit, bukan pos strategis.
Lebih pahit lagi bagi ASN lokal. Mereka yang puluhan tahun setia mengabdi di Jakarta harus menelan pil kekecewaan : ternyata kesetiaan tidak cukup untuk sampai ke puncak. Pesan yang terbaca jelas : Sehebat apapun kader internal, tetap kalah oleh ‘orang titipan‘ pusat. Jika ini dibiarkan, loyalitas dan motivasi ASN bisa runtuh.
Tentu Teguh bukan pejabat sembarangan. Rekam jejaknya panjang dan penuh pengalaman. Tetapi pertanyaannya : Apa gunanya janji Gubernur kalau akhirnya diabaikan? Politik bukan hanya soal manajemen, tapi juga soal konsistensi. Sekali pemimpin ingkar janji, publik belajar untuk tidak lagi percaya. Dan, di Ibukota, ketidakpercayaan publik bisa berubah jadi badai politik.
Kalau memang butuh figur transisi, Gubernur bisa angkat Penjabat Sekda dari internal ASN. Itu konsisten dengan janji, menjaga moral birokrasi, sekaligus lebih masuk akal secara administratif. Memaksakan orang luar dengan masa jabatan pendek hanya akan memperlihatkan bahwa kursi Sekda bukan untuk bekerja, melainkan sekadar memenuhi ‘pesanan‘.
Jakarta butuh Sekda yang mampu mengawal perubahan besar. Bukan sekadar singgah sebentar lalu pensiun. Mengabaikan janji demi kursi transit adalah langkah yang bukan hanya tidak strategis, tapi juga tidak bermartabat. (***/goes)
(PENULIS : AGUNG NUGROHO adalah Direktur Jakarta Institute, kini tinggal di Jakarta)
