JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Respon cepat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta akhirnya dapat membalikkan keadaan. Hal itu terkait seorang siswa SDI Al Mukhlishin Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat yang bernama M. Rizki Pratama, karena sehari sebelumnya sempat dipulangkan ketika ujian berlangsung lantaran masih menunggak bayar SPP.
Tak ayal kasus itupun mencuat pada Selasa (2 Desember 2025) kemarin, saat Rekan Indonesia menerima laporan bahwa siswa tersebut dipulangkan akibat tunggakan SPP selama 4 bulan, yakni dengan total harus membayar Rp 1.120.000 terlebih dahulu.
Pemulangan M. Rizki Pratama justru ditengah pelaksanaan ujian. Tindakan semena-mena itu jelas mengancam hak pendidikan anak. Sebagai sebuah tindakan yang bukan hanya menggugurkan hak anak atas pendidikan, tetapi juga mengabaikan prinsip perlindungan anak yang seharusnya menjadi fondasi sekolah.
Namun berkat intervensi Rekan Indonesia dengan menyampaikan persoalan di atas kepada Sebuah tindakan yang bukan hanya menggugurkan hak anak atas pendidikan, tetapi juga mengabaikan prinsip perlindungan anak yang seharusnya menjadi fondasi sekolah. Namun akhirnya M. Rizki Pratama bisa kembali mengikuti pelaksanaan ujian.
Pada Selasa (2/12/2025) pukul 17.08 WIB, Rekan Indonesia mengirim laporan lengkap kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nachdiana. Tak hanya soal tunggakan, tetapi juga data siswa, identitas orangtua, alamat rumah hingga informasi kepala sekolah. Semua dibentangkan agar pemerintah dapat bergerak cepat sebelum kesempatan ujian hilang.
Respons datang kurang dari 2 jam. Pada pukul 19.26 WIB, Kadis Pendidikan DKI mengabarkan kasus telah ditangani. Sedangkan bagi Rekan Indonesia, kecepatan ini bukan sekadar administrasi yang responsif. Melainkan sinyal bahwa Dinas Pendidikan DKI memahami urgensi: jelas hak belajar anak tidak boleh ditunda barang sehari.
Keesokan paginya, situasi berubah drastis. Guru menjemput langsung M. Rizki Pratama dari rumah. Pihak sekolah menyampaikan permohonan maaf kepada orangtua. Ujian pun kembali diikuti. Rumahtangga siswa yang semula cemas, berubah menjadi lega. Orangtua menyampaikan terima kasih atas intervensi Rekan Indonesia dan langkah cepat Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, memberi catatan keras namun konstruktif.
“Kami menghargai respons cepat Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ini menunjukkan kehadiran negara yang tidak basa-basi ketika hak anak terancam. Tetapi, kasus ini juga pengingat bahwa masih ada sekolah yang keliru memandang masalah administrasi lebih penting ketimbang masa depan seorang anak,” tegasnya.
Bukan hanya itu saja. Agung Nugroho memberi catatan bahwa kesulitan ekonomi tidak boleh dijadikan dalih untuk mengeluarkan anak dari ruang ujian.
“Jadi, tidak ada alasan apapun yang membenarkan anak dipulangkan saat ujian. Tindakan seperti itu melukai rasa keadilan dan mencederai tujuan pendidikan itu sendiri. Pendekatan humanis harus menjadi standar, bukan pengecualian,” bebernya.
Namun bagi Rekan Indonesia, peristiwa di Kapuk ini menyentil dua hal sekaligus: rapuhnya sistem perlindungan anak di sekolah dan pentingnya kehadiran cepat instansi pemerintah. Dinas Pendidikan DKI Jakarta patut diapresiasi, tetapi sekolah –sekolah perlu memperbaiki tata kelola agar kasus serupa tidak terus berulang.
Rekan Indonesia pun mendorong audit internal di sekolah-sekolah yang masih menggunakan pendekatan penalti terhadap siswa dalam perkara tunggakan. Pendidikan bukan transaksi. Ia adalah hak dasar yang harus dilindungi, bukan dipertaruhkan pada kemampuan bayar orang tua.
Sedangkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui respons cepatnya, telah menunjukkan bahwa birokrasi bisa bekerja dengan tempo yang benar: cepat, tepat, dan berpihak pada anak. Model ini perlu dibakukan sebagai standar penanganan pengaduan pendidikan di seluruh wilayah. © RED/AGUS SANTOSA
